Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi


Kedudukan Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam struktur Pemerintahan Provinsi Banten adalah sebagai Unsur Pelaksana Pemerintah Provinsi, dipimpin oleh seorang kepala yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekertaris Daerah. Dinas Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah mengemban tugas untuk membantu Gubernur melaksanakan Kewenangan Desentralisasi, Dekonsentrasi, Dan Tugas Pembantuan di Bidang Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah , dengan Tugas dan Fungsi utama sebagai :

A. TUGAS POKOK 

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas pembantuan di bidang pendapatan dan pengelolaan keuangan daerah. 

B. FUNGSI DPPKD secara umum:

  1. Menyusun Rencana Strategis Dinas berdasarkan Rencana Strategis Pemerintahan Daerah;
  2. Memimpin, membina, dan mengkoordinasikan penyelengaraan kegiatan Dinas;
  3. Menyelenggarakan koordinasi kegiatan Dinas dengan instansi terkait;
  4. Bertanggung Jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;
  5. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dinas;
  6. Melaporkan pelaksanaan kegiatan Dinas kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah;

C. FUNGSI DPPKD secara khusus:

  1. Menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
  2. Melaksanakan Bendahara Umum Daerah (BUD);
  3. Melaksanakan pengendalian pelaksanaan APBD;
  4. Menyusun kebijakan dan pedoman teknis pelaksanaan APBD;
  5. Menyiapkan Anggaran Kas;
  6. Mengesahkan DPA – SKPD / DPPA – SKPD;
  7. Memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
  8. Menetapkan Surat Penyedian Dana (SPD);
  9. Menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
  10. Memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
  11. Melaksanakan sistem akuntasi dan pelaporan keuangan daerah;
  12. Menyajikan informasi keuangan daerah;
  13. Melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan keuangan daerah;
  14. Menunjuk pejabat dilingkungan SKPD selaku kuasa BUD;

Adapun Susunan Organisasi Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri dari:
a. Kepala Dinas;
b. Sekretaris;
c. Bidang Pendapatan;
d. Bidang Anggaran;
e. Bidang Perbendaharaan; 
f.  Bidang Bina Keuangan Daerah;
g. Bidang Akuntansi;
h. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas;
i.  Kelompok Jabatan Fungsional.