Rapikan Aset, Pemprov Banten Bersinergi dengan Kabupaten/Kota

Rapikan Aset, Pemprov Banten Bersinergi dengan Kabupaten/Kota
Kepala BPKAD Provinsi Banten, Rina Dewiyanti.
Rapikan Aset, Pemprov Banten Bersinergi dengan Kabupaten/Kota

SERANG - Pemprov Banten berkomitmen untuk mewujudkan manajeman aset yang baik. Tidak hanya di lingkup pemprov, melainkan juga Banten secara utuh di sembilan entitas pemerintahannya. Oleh karena itu, pemprov siap menjalin kerja sama dengan delapan pemerintah kabupaten/kota yang ada di Banten.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti mengatakan, manajemen aset baik merupakan sebuah keharusan bagi pemerintahan. Oleh karenannya, pemprov selalu memberi perhatian. Salah satu yang kini sedang dibenahi adalah pencatatan aset antara Pemprov Banten dengan delapan kabupaten/kota.

"Misalnya ada yang dobel catat nih, pemprov catat, Pandeglang catat. Kita pasti fasilitasi. Kita nanti bikinlah difasilitasi seperti KPK. Oh ini jangan dicatat, dilepaskan Pandeglang, saya fasilitasi. Oh ini sudah dimanfaatkan Pandeglang, sudah provinsi lepas saja," ujarnya, Kamis (9/1/2020).

Ia menuturkan, meski terkesan untuk merapikan neraca aset di pemprov namun pada dasarnya pihaknya ingin menjadikan Banten sebagai provinsi dengan manajemen aset terbaik. Tidak hanya di tubuh pemprov tapi juga di pemerintah kabupaten/kota juga. Pemprov Banten pun siap bekerja sama dan melakukan supervisi.

"Saya ingin tampil provinsi ini menjadi fasilitator atau pembina dalam rangka manajemen aset ini lebih baik di Provinsi Banten. Saya tidak berpikir provinsinya saja, tapi baiknya provinsi harus diukung kabupaten/kota. Makannya kita ter-maping nih karena saya memang koordinasi, support data biar tahu masalah di daerah," katanya.

Dengan kerja sama tersebut, Rina meyakini permasalahan dobel catat pada akhirnya bisa terselesaikan dan tak akan terulang dikemudian hari.

"Dobel catat mungkin karena mereka dokumennya pegang juga, dokuemn P3D-nya. Sudah kita lihat historinya dulu, terbit dimana dulu. Nah itu kita perlu rapat duduk bareng. kita kuat-kuatan data dulu," ungkapnya.  

Seperti diketahui, Pemprov Banten juga saat ini sedang fokus mengejar sertifikasi aset lahannya. Pemprov menargetkan aset berupa 896 bidang tersebut bisa memiliki sertifikat seluruhnya. Langkah tersebut dilakukan sebagai upaya pengamanan aset pemprov.

Kepala Satuan Tugas (Satgas) Koordinasi dan Supervisi Pencegahan (Korsupgah) KPK Wilayah IV Sugeng Basuki mengatakan, pada dasarnya pemerintah daerah harus bisa mengoptimalkan pendapatan daerahnya. Bahkan hal itu masuk dalam indikatoor penilaian rencana aksi (renaksi) KPK. Salah satu cara untuk bisa mengoptimalkan pendapatan daerah adalah dari aset-aset yang dimiliki pemerintah.

"Aset kan memang dimanfaatkan untuk optimalisasi pendapatan. Aset yang belum bersertifikat belum bisa dimanfaatkan, tidak bisa disewakan misalnya. Oleh karenannya, langkah pertama aset juga harus diamankan dengan sertifikasi," ujarnya.(Red)

 

 Reporter: K4