Jokowi Sahkan Aturan Pencairan THR untuk PNS


BANTEN, BPKAD - Presiden Joko Widodo telah menandatangani Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 25 Tahun 2017 tentang Pemberian THR Tahun Anggaran 2017 kepada PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pejabat Negara.

Besaran tunjangan hari raya bagi PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pejabat Negara diberikan sebesar gaji pokok pada bulan Juni. Jika ada perubahan gaji pokok bulan Juni, maka yang bersangkutan tetap mendapatkan selisihnya.

"Gaji pokok sebagaimana dimaksud tidak dikenakan potongan iuran dan/atau potongan lain berdasarkan peraturan perundang-undangan," bunyi Pasal 3 ayat (3) PP ini seperti dikutip laman Sektab.

Dalam PP ini, PNS, Prajurit TNI, Anggota Polri, dan Pejabat dilarang menerima lebih dari satu tunjangan hari raya yang dananya bersumber dari APBN/APBD. Dalam hal ini, mereka menerima THR jumlahnya lebih besar.

Apabila menerima lebih dari satu tunjangan hari raya, kelebihan pembayaran tersebut merupakan utang dan wajib mengembalikan kepada negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

"Tunjangan hari raya sebagaimana dimaksud dibayarkan bulan Juni. Dalam hal tunjangan hari raya belum dapat dibayarkan sebagaimana dimaksud, pembayaran dapat dilakukan pada bulan-bulan berikutnya," bunyi Pasal 6 ayat (1,2) PP ini.

"Dalam hal gaji pokok/penghasilan yang bersifat gaji pokok sebagaimana dimaksud melebihi Rp 4.750.000, maka tunjangan hari raya yang dibayarkan adalah sebesar Rp 4.750.000," bunyi Pasal 7 ayat 5 PP ini.

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis pelaksanaan Peraturan Pemerintah ini diatur dengan Peraturan Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan.

"Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggat diundangkan," bunyi Pasal 10 Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2017 yang telah diundangkan oleh Menteri Hukum dan HAM Yasonna H. Laoly.

 

Tunggu SPM

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyatakan pencairan THR dan gaji ke-13 bagi para pegawai negeri sipil (PNS), TNI dan Polri tinggal tunggu pengajuan Surat Perintah Membayar (SPM).

Surat tersebut harus diajukan oleh satuan kerja (satker) di masing-masing kementerian atau lembaga (K/L) kepada Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN).

Sri Mulyani mengatakan, Peraturan Pemerintah (PP) terkait THR dan gaji ke-13 telah ditandatangani oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) juga telah diterbitkan. Maka proses pencairan THR dan gaji ke-13 ini hanya tinggal menunggu pengajuan SPM.

"Begitu SPM (akan dicairkan). Karena Presiden sudah keluarkan (PP) dan PMK keluar, dan kita tinggal SPM-nya itu," ujar dia di Energy Building, Jakarta, Kamis (15/6/2017).

Menurut Sri Mulyani, cepat atau lambatnya proses pencairan ini akan bergantung pada pengajuan SPM oleh masing-masing satker K/L. Oleh sebab itu dia menghimbau agar SPM ini segera diajukan. "Kalau SPM masing-masing satker disampaikan, segera kita cairkan. Kan uangnya ada di sana," tandas dia.

Sebelumnya, Direktur Jenderal (Dirjen) Anggaran Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Askolani menjelaskan, pembayaran THR dan gaji ke-13 baru bisa dilaksanakan awal pekan depan.

Menurut Askolani, Presiden Jokowi baru menandatangani pembayaran gaji ke-13 dan THR pada minggu ini. Setelah itu, Menteri Keuangan Sri Mulyani menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) terkait aturan pelaksanaan pembayaran. PMK ditetapkan oleh Ditjen Perbendaharaan, Marwanto Harjowiryono untuk pencairan anggarannya.

"Kemudian Satuan Kerja mengajukan Surat Perintah Membayar (SPM) anggaran ke Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) minggu depan. Jadi (pembayaran) mungkin awal minggu depan," ia menerangkan. (PPID)