Honor dan Biaya Perjalanan Dinas PNS Dipangkas


BANTEN, BPKAD - Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati, mengajukan penghematan sebesar Rp363,6 miliar kepada Komisi XI DPR RI. Penghematan ini fokus kepada belanja negara, mulai dari belanja dinas sampai honorarium PNS.

 

“Beberapa tahun terakhir, belanja barang di Kementerian/Lembaga mengalami peningkatan sehingga belanja barang bisa dikendalikan, termasuk di Kementerian Keuangan,” katanya.

 

Beberapa instrumen yang akan dipangkas seperti biaya perjalanan dinas dan honor PNS. Selain itu, penghematan ini juga menyasar kepada belanja operasional dan non-operasional, biaya rapat, dan belanja jasa.

 

Mantan pejabat Bank Dunia ini mengatakan penghematan dilakukan karena ada prioritas belanja. “Skala prioritas diperlukan agar dapat menjaga kredibilitas APBN untuk kemakmuran Indonesia yang berkeadilan,” kata dia.

 

Sri Mulyani mengatakan usulan penghematan ini disampaikan saat rapat internal Kementerian Keuangan dengan Komisi XI. Rapat tersebut membahas Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian/Lembaga (RKA/KL) Perubahan Tahun 2017 Kementerian Keuangan.

 

Efisiensi ini diajukan pada Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan Tahun 2017 dalam bentuk self blocking. Sri pun menjelaskan perubahan tersebut telah disetujui Komisi XI.

 

“Terima kasih atas dukungan Komisi XI DPR yang telah memberikan persetujuan atas efisiensi ini,” katanya. (PPID)