Anggaran Refocusing Covid-19 Provinsi Banten Capain Rp 1,22 Triliun

Anggaran Refocusing Covid-19 Provinsi Banten Capain Rp 1,22 Triliun
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti

SERANG - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten akhirnya merampungkan laporan anggaran refocusing penanganan covid-19 di Provinsi Banten, melalui anggaran APBD sebesar Rp 1,22 Trilun agar selanjutnya disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri (Mendari) sebelum nantinya diglontorkan kepada masyarakat terdampak covid-19.

"Sudah, sudah kita sampaikan ke Mendagri sore tadi, angkanya Rp 1,22 triliun," ujar Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti, Kamis (9/4/2020) malam.

Menurutnya, dari angka tersebut mengalami terkoreksi dari perhitungan sebelumnya sekitar Rp 40 miliar, sehingga mengalami penurunan dari angka sebelum yang pernah direncanakan sebesar Rp 1,26 triliun kemudian turun menjadi Rp 1,22 Triliun.

"Itu baru angka awal dan setiap hari berubah. Dan saat ini Kabupaten/kota juga telah menganggarkannya dan terus bertambah, karena ini harus dipikul bersama," terang Rina.

Dari angka tersebut, sambung Rina, sebanyak 670 ribu warga Banten akan ditanggung Pemprov Banten selama pendemi covid-19 karena terdampak, sedangkan sisanya akan ditanggung oleh Pemerintah pusat dan kabupaten/kota bersama-sama.

Menurutnya, bantuan kepada warga Banten yang terdampak covid-19 ini jumlahnya lebih banyak jika dibandingkan dengan warga miskin yang diperkirakan hanya berkisar 5 persen dari total penduduk yang ada."Kita (Pemrov Banten) nanggung yang 670 ribu KK. Ini kan terdampak," katanya.

Dimana, untuk tiap KK akan mendapatkan Rp 500 ribu setiap bulannya dari Pemprprov Banten, selebihnya dari pusat dan Kabupaten/kota, dan rencananya bantuan kepada masyarakat tersebut akan dialokasikan selama dua bulan kedepan, selama masa pendemi covid-19 terjadi.

Disinggung berapa total warga Banten yang akan ditanggung oleh anggaran refocusing dari pemerintah pusat atau Kabupaten/kota, Rina menjawab. "Waduh, coba tanya ke BPS (Badan Pusat Statistik," tandasnya.