APBD Tahun Anggaran 2021 Pemprov Banten Capai Rp15 Triliun

APBD Tahun Anggaran 2021 Pemprov Banten Capai Rp15 Triliun
Sekda Banten Al Muktabar

SERANG - Pemprov Banten memproyeksikan nilai APBD tahun anggaran 2021 mencapai Rp15 triliun.  Pembiayaan daerah itu akan difokuskan pada sejumlah program prioritas mulai dari peningkatan sumber daya manusia, infrastruktur hingga ekonomi. 

Sekda Banten Al Muktabar mengatakan, pihaknya telah memaparkan rancangan kebijakan umum anggaran dan prioritas plafon anggaran sementara (RKUA PPAS) setelah sebelumnya menyampaikan secara tertulis ke DPRD Provinsi Banten. Postur anggaran pada APBD 2021 diproyeksikan bisa menyentuh angka sekitar Rp15 triliun.

"Diperkirakan (APBD 2021) sekitar Rp15 triliun. Tadi (kemarin-red)  kita menyampaikan tahapan terkait KUA PPAS  yang sebelumnya berdasarkan mekanisme disampaikan secara tertulis kepada DPRD," ujar usai menghadiri ekspose RKUA PPAS tahun anggaran 2021 di Sekretariat DPRD Provinsi Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Kamis (3/9).

Mantan Ketua Ikatan Widyaiswara Indonesia itu menuturkan, besaran APBD 2021 itu sudah termasuk dukungan dari pinjaman ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) sebesar Rp4,1 triliun. Ia meyakini, nilai itu tidak akan menalami perubahan.  

"Itu diperkirakan bila pinjaman terpenuhi. Penambahan (pendapatan) sekitar Rp4,1 triliun. Ada penurunan pendapatan (dibanding APBD murni 2020), tapikan sudah tergantikan dengan pinjaman," katanya. 

Adapun prioritas Pemprov Banten pada 2021 terdiri dari beberapa program mulai dari peningkatakan kapasitas sumber daya manusia, infrastuktur hingga perekonomian.  Prinsipnya agenda kerja yang dicanangkan lebih kepada padat karya, pemanfaatan bahan lokal. "Agenda yang bagian pada skema pemulihan ekonomi nasional (PEN)," ungkapnya.

Ketua DPRD Provinsi Banten Andra Soni membenarkan, berdasarkan ekspose yang disampaikan pihak eksekutif APBD 2021 diproyeksi mencapai sekitar Rp15 triliun. Alokasi tersebut juga sudah memasukan rencana pinjaman ke PT SMI senilai Rp4,1 triliun.

"Itu sudah memasukan nilai pinjaman. Belum pembahasan, baru ekspose, (mengecek kelengkapan) adminsitrasi dan bahwa ini siap dibahas. Baru (ekspose) ke postur anggaran. Pembahasan dimulai Rabu (9/9)," tuturnya. (K4)