Dana Desa 2020 Mulai Dicairkan

Dana Desa 2020 Mulai Dicairkan
Gubernur Banten Wahidin Halim dalam rapat koordinasi percepatan penyaluran dan pemanfaatan dana desa dengan seluruh kepala desa se-Banten di Plaza Aspirasi, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Selasa (18/2)

SERANG – Penyaluran dana desa (DD) tahun anggaran 2020 yang bersumber dari APBN sudah bisa dilakukan. Untuk saat ini, pencairan yang bisa dilakukan adalah pada tahap pertama dengan besaran 40 persen dari total alokasi bantuan.

Seperti diketahui, untuk tahun anggaran 2020 pemerintah mengucuran DD ke Banten senilai Rp1,12 triliun. Rinciannya, Kabupaten Lebak senilai Rp293,4 miliar untuk 240 desa. Kabupaten Pandeglang Rp269,7 miliar untuk 326 desa. Kemudian Kabupaten Serang memeroleh Rp265,4 miliar yang akan didistribusikan kepada 326 desa. Terakhir, Kabupaten Tangerang mendapat jatah Rp294,1 miliar yang dananya akan ditransfer ke 246 desa.

Deputi II Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Boytenjuri mengatakan, sesuai arahan Presiden Joko Widodo harus ada percepatan pencairan DD untuk di 2020. Berdasarkan instruksi tersebut maka DD sudah bisa dicairkan sejak Januari lalu.

“Arahan presiden harus suah cair Januari paling lambat Juni,” ujarnya Demikian terungkap dalam rapat koordinasi percepatan penyaluran dan pemanfaatan dana desa dengan seluruh kepala desa se-Banten di Plaza Aspirasi, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Selasa (18/2).

Ia menjelaskan, secara umum pencairan sendiri tidak akan dilakukan sekaligus namun dibagi dalam tiga tahap. Sementara yang bisa dicairkan untuk saat ini adalah untuk tahap pertama. Di periode itu, desa sudah bisa menerima 40 persen dana dari total bantuan yang dialokasikan.

“Pencairannya tiga tahap, 40, 40, 20 (persen). Untuk besaran DD masing-masing berbeda, ada ukuran dari jumlah masyarakatnya, kondisi geografis dan segala macam perhitungannya,” katanya. 

Terkait DD, kata dia, hal yang mesti mendapat perhatian khusus adalah pada pelaksanaanya. Dia meminta aparat desa bisa melaksanakan program DD sebaik-baiknya hingga mampu memertanggungjawabkannya.

“Harus membantu mengawasi dana-dana desa ini agar tidak salah penggunaannya, itu harapannya. Sekarang sudah makin banyak mengawasi, termasuk masyarakat juga bagaimana dana-dana itu betul-betul manfaat, tepat sasaran,” ungkapnya.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, selama ini implementasi DD di Banten sudah tepat sasaran. Dia berharap, dengan adanya rapat koordinasi itu bisa meningkatkan kualitas pemanfaatan DD di provinsi paling barat di Pulau Jawa ini. Sebagai penguatan, pemprov pun tahun ini memberikan alokasi dana desa (ADD) sebesar Rp50 juta per desa.

“Saya kira semua sama-sama, dana desa harus memberikan manfaat bagi rakyat,” ujarnya. (K4)