Analisis Jabatan Tentukan Tukin Seluruh PNS Pemprov Banten

Jumat, 09 Feb 2018 | 09:56 WIB - Berita
Gubernur Banten Wahidin Halim (foto:K1)
dibaca normal 5 jam yang lalu

SERANG - Pemprov Banten masih melakukan pengujian terhadap analisis jabatan (Anjab) yang rencananya akan diterapkan pada 2018. Anjab tersebut dilakukan, terkait dengan tambahan penghasilan pengawai negeri sipil (TPPNS) atau tunjangan kinerja (Tukin) seluruh pejabat dan staf pemprov yang akan dirubah sesuai dengan beban pekerjaan di masing-masin organisasi perangkat daerah (OPD).

Kendati demikian, Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengatakan, hal itu masih dalam tahap pembahasan dan pengujian. Selain itu juga, pemprov melakukan klasifikasi..

"Konsepnya penataan, siapa bekerja apa? Ini masih dibahas, masih diuji, dan lagi diklasifikasi," kata WH.

Terkait penataan honorer dari proses Anjab, WH juga menjelaskan, pihaknya hanya melakukan analisis untuk pegawai saja. "Untuk honorer ada lagi, nanti diverifikasi masih dibutuhkan atau nggak? Dan kalau ada kebanyakan (honorer) di satu unit kerja kita akan geser," ujarnya.

Seperti diketahui, saat ini Biro Organisasi bersama dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) tengah melakukan kajian, berdasarkan analisis jabatan (anjab) seluruh pegawai pemprov. Yang kemudian hasilnya akan diserahkan kepada Gubernur Banten, Wahidin Halim untuk ditetapkan dalam peraturan gubernur (Pergub).

Sementara itu, Sekda Banten Ranta Soeharta membenarkan akan adanya perubahan penerimaan penghasilan tambahan atau Tukin pegawai. Ia mengatakan, langkah tersebut disesuaikan dengan pekerjaan yang dilakukan.

"Anjab 2018 kita lakukan,  ada penilaian ranking OPD-OPD," katanya.

Dijelaskam Ranta, setiap OPD yang ada di pemprov nantinya akan diberi peringkat dari 12 sampai 15. Peringkat tersebut akan memengaruhi berapa banyak tambahan penghasilan yang akan diterima oleh seluruh pegawai, dari pejabat eselon II sampai ke pelaksana.

"OPD-OPD jadi tidak akan sama, itu termasuk tunjangannya. Nanti akan di ranking OPD nya ada di 15,14 dan 13 rankingnya, begitupun di biro 12, 13, 14 berkaitan dengan nanti uang yang akan dibayarakan. Kalau sekarang kan pukul rata," jelasnya.

"Kaya contohnya, salah satu OPD beban kerjanya banyak karena besarnya anggaran yang dikelolanya adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Banten. PUPR volume pekerjaanya tinggi dianalisa terus bebannya dia masuk ke 15. Disperkim juga belum tentu masuk dari aspek pekerjaan anggaran dan itu nanti imbasnya ke staf," sambungnya.

Menurutnya, perubahan pola pemberian Tukin kepada aparatur sipil negara (ASN), juga berdampak kepada pegawai Non ASN. "Imbas ke honorer kita akan push (dorong bekerja) mana lebih sibuk kita akan ke situ," ujarnya.

Namun ketika disinggung mengenai kebutuhan pegawai Non ASN di masing-masing OPD, pihaknya masih melakukan finalisasi kebutuhannya.

"Kita belum ke situ tapi kita akan meratakan kebutuhan pegawai dari mulai eselon 2 sampai staf. Ada overload memang sudah lama tapi kita akan pakai teori. Kayak orang  ingin pindah ke Bapenda (Badan Pendapatan Daerah), tapi kita akan lihat lagi Bapenda udah overload belum," katanya. 

 

 

Reporter: K1
Sample Banner

Populer


Analisis Jabatan Tentukan Tukin Seluruh PNS Pemprov Banten
2019, Simda BMD Terintegrasi Dengan SIMRAL
Pemprov Banten Segera Lelang Puluhan Kendaraan Dinas
Pemprov Banten Terapkan E-SP2D Online Berbasis Simral
SKPD Diharapkan Melakukan Pelaksanaan Anggaran Dengan Tepat
Target Biaya Sekolah SMA/SMK Gratis, Pemprov Siapkan Bosda Rp 400 Miliar
Top