Awasi Pengelolaan Keuangan, Pemprov Libatkan Auditor BPKP

Selasa, 17 Jul 2018 | 18:45 WIB - Berita
Gubernur Banten Wahidin Halim
dibaca normal 2 hari yang lalu

SERANG - Pemprov Banten bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) sepakat menjalin kerja sama untuk membentuk Stauan Tugas (Satgas) Keuangan yang mulai bekerja hari ini, Selasa (17/7/2018). Dalam kesepakatan itu, BPKP akan menerjunkan 20 auditor untuk melakukan pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) mengatakan, pemprov selalu berkomitmen untuk terus melakukan peningkatan terhadap laporan keuangan daerah. Selain mengoptimalkan kinerja Inspektorat, pemprov juga telah menjalin kerja sama dengan BPKP untuk membentuk Satgas Keuangan.

“Saya sudah bekerja sama dengan BPKP, kita minta dukungan tenaga auditor sehingga kita di-BKO (bawah kendali operasi)-kan 20 orang. Sekarang kita punya pilot project antara BPKP dengan pemprov, kita bentuk Satgas Keuangan,” ujarnya saat menyampaikan jawaban pemandangan umum fraksi atas raperda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD tahun anggaran 2017 di Sekretariat DPRD Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, hari ini.

Mantan Wakil ketua Komisi II DPR RI itu menjelaskan, salah satu pertimbangan mengapa meminta bantuan ke BPKP dikarenakan saat ini pemprov kekurangan tenaga auditor. Adapun tugas auditor BPKP yang tergabung dalam Satgas Keuangan meliputi monitoring, pemeriksaan hingga pengawasan pengelolaan keuangan daerah.

“Mengingat keterbatasan tenaga kita, seharusnya 104 orang auditor, tapi kita baru punya empat sampai lima orang. Jalan tengahnya mereka (BPKP-red) kita minta tenaga auditor untuk diperbantukan,” katanya.

Satgas, kata dia, sudah mulai efektif bekerja mulai hari ini dengan langsung melakukan tugasnya ke seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemprov Banten. “Sudah mulai berjalan hari ini (kemarin-red). Mereka akan melakukan pengawasan dan lain sebagainya termasuk ke OPD-OPD,” ungkap mantan Kepala Dinas Kebersihan Kabupaten Tangerang ini.

Lebih lanjut dikatakan WH, pola kerja dari pembentukan Satgas Keuangan akan ternaman di setiap OPD sehingga ke depannya prestasi opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) bisa terus dipertahankan.

“Kami sepakat untuk melakukan penataan kembali, sehingga kualitas laporan keuangan akan tersajikan sebagaimana yang kita capai tahun sebelumnya. Salah satu cara untuk bisa memetakan pengelolaan keuangan dengan baik tapi ke depan kita ingin pola itu akan terjadi lebih baik lagi,” tuturnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Nandy Mulya S mengungkapkan, selain pengelolaan keuangan pihaknya juga sedang fokus menginventarisasi aset. Itu terutama ditujukan bagi pelimpahan personel, pembiayaan, perlengkapan dan dokumen (P3D) dari SMA/K negeri.

“Sekarang kita terus lakukan inventarisasi,” ujar mantan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten ini.

Reporter: K4
Sample Banner

Populer


Analisis Jabatan Tentukan Tukin Seluruh PNS Pemprov Banten
2019, Simda BMD Terintegrasi Dengan SIMRAL
Pemprov Banten Segera Lelang Puluhan Kendaraan Dinas
Pemprov Banten Terapkan E-SP2D Online Berbasis Simral
SKPD Diharapkan Melakukan Pelaksanaan Anggaran Dengan Tepat
Target Biaya Sekolah SMA/SMK Gratis, Pemprov Siapkan Bosda Rp 400 Miliar
Top