BPK Apresiasi Penyerahan LKPD Pemprov Banten yang Tepat Waktu

Senin, 25 Mar 2019 | 12:49 WIB - Berita
Serah terima LKPD (unaudit) dari Pemprov Banten kepada BPK Perwakilan Banten, Senin (25/3).
dibaca normal 9 jam yang lalu

SERANG - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Banten mengarpresiasi Pemprov Banten karena menyerahkan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2018 dengan tepat waktu. Apresiasi khusus diberikan kepada Gubernur Banten yang telah melakukan beberapa langkah positif dalam memudahkan BPK melakukan pemeriksaan laporan keuangan.

Hal itu disampaikan Kepala BPK RI Perwakilan Banten Hari Wiwoho saat serah terima LKPD (unaudit) dari Pemprov Banten kepada BPK Perwakilan Banten, Senin (25/3).

Dikatakan Hari, sesuai Undang-undang Dasar Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, laporan keuangan pemerintah daerah disampaikan gubernur/bupati/walikota kepada BPK paling lambat tiga bulan setelah tahun anggaran berakhir. Selain tepat waktu, apresiasi diberikan karena gubernur telah meningkatkan sistem pengendalian internal pemerintah (SPIP). Hal itu berdampak positif pada kualitas penyusunan LKPD, sehingga memudahkan BPK dalam melakukan pemeriksaan.

“Patut disyukuri dan diapresiasi karena Pemprov Banten (menyerahkan LKPD) tepat waktu. Kami melihat secara nasional, dari 548 provinsi masih ada yang belum tepat waktu. Kalau provinsinya belum tepat waktu, apalagi kabupaten/kota-nya. Masih banyak juga kabupaten/kota yang belum tepat waktu. Karena berakhirnya 31 Maret,” ujarnya.

Terkait SPIP, Hari mengapresiasi langkah Gubernur Banten yang menggandeng Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dan membentuK tim satuan tugas (satgas) bersama dalam upaya pendampingan pengendalian internal keuangan daerah secara independen.

Ia berharap, pemprov bisa terus meningkatkan kualitas dan akurasi LKPD. Menurutnya, opini wajar tanpa pengecualian merupakan awal menuju tahap selanjutnya yakni public finance management. Tahap dimana kualitas anggaran berdampak pada masyarakat.

“Bagaimana anggaran bermanfaat kepada hal-hal tersebut. Kami harapkan LKPD yang diterima, secara analitical review sudah pas,  lengkapi dengan bukti-bukti pendukung. Karena WTP bukan berarti tidak ada masalah, melainkan kewajaran secara signifikan dan secara penyajian laporan keuangan,” ungkapnya.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengaku, meski disebut tepat waktu namun waktu penyerahan LKPD telah meleset dari target yang telah ditetapkannya. Awalnya, LKPD akan diserahkan awal Maret tetapi karena ingin menyajikan laporan yanh baik maka pengecekan dilakukan terus menerus.

“Saya setuju bahwa WTP bukan berarti tidak ada masalah. Makanya harus saya jaga betul agar potensi masalah itu benar-benar minim bahkan kalau bisa tidak ada. Dengan adanya pembentukan tim satgas bersama yang melibatkan BPKP, seperti menyusun HPS (harga perkiraan sendiri) yang sekarang sudah selesai dilakukan termasuk  dalam pemeriksaan atau audit karena tenaga kita yang terbatas. Dan alhamdulillah sangat membantu kami,” katanya.

Adanya tahapan lanjutan dari opini WTP, gubernur mengharapkan agar BPK dapat memperkenalkan dan membimbing Pemprov Banten agar tim satgas tidak berhenti pada opini WTP. Sebab, gubernur tahu persis persoalan yang dihadapi Pemprov maupun pemerintah kabupaten/kota lainnya. Namun, jelas Gubernur, Pemprov telah melakukan sejumlah upaya dalam rangka meningkatkan kualitas dan kuanitas kinerja pegawai sehingga dapat meningkatkan kinerja pemerintah.

“Pengangguran memang nasional tertinggi walaupun kemiskinan dan laju pertumbuhan ekonomi kita baik. Apakah ini berkaitan dengan kegiatan kita, program kita? Maka BPK saya harap dapat menguji program kita terhadap hal-hal itu. Kami senang bisa bisa mengurangi kencenderungan korupsi-korupsi, tapi kami lebih senang jika apa yang kami lakukan ini benar-benar memberi manfaat bagi masyarakat,” tuturnya.

Terpisah, Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Dwi Sahara mengatakan, pihaknya selalu menjunjung tinggi aturan yang berlaku dalam penyusunan LKPD. Pemprov senantiasa memberikan laporan yang baik dan akurat.

"LKPD adalah kewajiban setipa pemerintah daerah dan kita senantiasa melaksanakannya. Kami selalu meningkat tata kelola pengelolaan keuangan daerah agar semakin baik," ujarnya.

Reporter: K4
Sample Banner

Populer


Honorer Pemprov Banten Dapat THR
Analisis Jabatan Tentukan Tukin Seluruh PNS Pemprov Banten
2019, Simda BMD Terintegrasi Dengan SIMRAL
Pemprov Banten Segera Lelang Puluhan Kendaraan Dinas
Pemprov Banten Terapkan E-SP2D Online Berbasis Simral
Tukin Tarif Baru Mulai Diberlakukan
Top