BPKAD Banten Siapkan Dokter Keuangan dan Aset

Rabu, 09 Okt 2019 | 12:15 WIB - Berita
Sosialisasi langkah-langkah akhir tahun angaran 2019 dan jelang 2020
dibaca normal 8 jam yang lalu

SERANG –  Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten bakal membuka klinik konsultasi pengelolaan keuangan dan aset dalam waktu dekat ini. Hal itu terungkap dalam acara sosialisasi langkah-langkah akhir tahun angaran 2019 dan jelang 2020 di Aula Kantor BPKAD Provinsi Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Selasa (8/10/2019).

Kepala BPKAD Provinsi Banten, Rina Dewiyanti mengatakan, saat ini Perubahan APBD 2019 telah ditetapkan sehingga Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah harus tahu apa-apa yang akan dikerjakan. Lantaran tahun anggaran yang juga sudah dekat maka mereka juga sudah harus menyiapkan laporan keuangannya.

“Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara mewajibkan pemerintah daerah dan satuan kerja perangkat daerah untuk menyusun laporan keuangan sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan,” ujarnya.

Mantan Kepala BPKAD Kabupaten Lebak itu menuturkan,  agar pengelolaan keuangan dan aset baik maka dirinya dalam waktu dekat ini akan membentuk sebuah klinik konsultasi pengelolaan keuangan dan aset. Dalam wadah konsultasi itu pihaknya juga akan menempatkan SDM-nya yang mumpuni soal pengelolaan keuangan dan aset daerah.

“Kita akan buka satu klinik konsultasi terkait pengelolaan keuangan dan aset. Nanti akan ditunjuk oleh saya semua di sini bagaimana dokter-dokter aset, dokter-dokter keuangan,” katanya.

Klinik tersebut, kata dia, akan menjadi wadah bagi OPD untuk berkonsultasi dan langkah apa yang mesti diambil ketika ditemukan ada persoalan. Dia berharap, melalui klinik konsultasi OPD tak lagi bingung sendiri dalam pengelolaannya.

“Bisa menjadi wadah untuk konsultasi, ketika ada masalah langsung kita treatment. Sehingga ke depan mereka bisa lebih jelas arah pelaksanaanya seperti apa. Jadi dibangun komunikasi, saya lebih ingin sinergi kepada mereka sehingga mereka bisa terwadahi dengan klinik ini,” ungkapnya.

Kepala Bidang Perbendaharaan dan Anggaran BPKAD Provinsi Banten Agus Setiadi mengatakan, langkah-langkah yang dikeluarkan Pemprov Banten ini adalah untuk menjadi salah satu upaya meminimalisir permasalahan-permasalahan yang akan terjadi. Kemudian juga untuk lebih meningkatkan kemampuan dan disiplin aparatur dalam pelaksanaan penatausahaan keuangan daerah.

“Lalu lebih memahami aturan yang menjadi pedoman pengelolaan keuangan daerah,” ujarnya. (K4)

Reporter: K4
Sample Banner

Populer


Honorer Pemprov Banten Dapat THR
Analisis Jabatan Tentukan Tukin Seluruh PNS Pemprov Banten
2019, Simda BMD Terintegrasi Dengan SIMRAL
Pemprov Banten Segera Lelang Puluhan Kendaraan Dinas
Pemprov Banten Terapkan E-SP2D Online Berbasis Simral
Tukin Tarif Baru Mulai Diberlakukan
Top