BPKP Beri Pendampingan Penanggulangan Pasca Tsunami

Sabtu, 12 Jan 2019 | 00:29 WIB - Berita
Gubernur Banten Wahidin Halim
dibaca normal 4 hari yang lalu

SERANG – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) pada pekan ini mulai melakukan pendampingan terhadap penanggulangan pasca tsunami yang menerjang Kabupaten Pandeglang dan Serang, akhir tahun kemarin. Pendampingan dilakukan dari segi penyusunan pelaporan akuntasi untuk meminimalisasi adanya kekeliruan.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, Pemprov Banten dan BPKP Perwakilan Banten telah mengelar pertemuan untuk program kerja 2019. Ada beberapa poin yang akan ditindaklanjuti dan salah satunya adalah pendampingan terhadap proses rekonstruksi pasca tsunami di selat Sunda.

“OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang sekarang laporan-laporannya harus diakuntansi (yang berkaitan dengan akuntansi), iya (ada pengawasan dari BPKP),” ujar pria yang akrab disapa WH ini di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Kamis (10/1/2018).

Mantan Kepala Dinas Kebersihan Kabupaten Tangerang itu menuturkan, pengawasan atau pendampingan dilakukan atas permintaan dirinya dan mulai berjalan pekan ini. Pendampingan dititikberatkan pada pelaporan penerimaan posko-posko bantuan.

“Di mulai dari kemarin. Saya bilang coba dampingi itu untuk pelaporan akuntansi penerimaan posko-posko, supaya tidak keliru,” katanya.

Selain soal pendampingan penanggulangan pasca tsunami, kata dia, BPKP juga akan melakukan pemeriksaan terhadap proyek yang telah dikerjakan pada tahun anggaran 2018. “Saya juga minta memang karena ini yang menugaskan gubernur. Kita juga meneliti kembali keputusan-keputusan yang berkaitan dengan tata kelola keuangan,” ungkapnya.

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan, untuk kerugian materiil pihaknya masih melakukan verifikasi data. Meski begitu, ia menegaskan fokus pemprov pasca masa tanggap darurat adalah membangun rumah bagi masyarakat yang terdampak bencana.

"Kita bantu rehab rusak ringan, kita belikan bahan-bahan kaya semen dan triplek. Kita fokus pembenahan 441 rumah rusak berat. Kalau untuk kerugian kita belum dapat laporan hingga akhir tanggap darurat. Kita masih mendata," ujarnya.

Pada masa transisi, pemprov juga akan melakukan rehabilitasi pembangunan dan stabilisaisi wilayah pariwisata. Bahkan, pihaknya juga meminta bantuan kepada Kementerian Pariwisata (Kemenpar) untuk memulihkan kawasan wisata di wilayah terdampak tsunami. "Jadi bukan rumah saja tapi juga wisata harus kita pulihkan," pungkas mantan anggota DPR RI ini.

Reporter: K4
Sample Banner

Populer


Honorer Pemprov Banten Dapat THR
Analisis Jabatan Tentukan Tukin Seluruh PNS Pemprov Banten
2019, Simda BMD Terintegrasi Dengan SIMRAL
Pemprov Banten Segera Lelang Puluhan Kendaraan Dinas
Pemprov Banten Terapkan E-SP2D Online Berbasis Simral
Tukin Tarif Baru Mulai Diberlakukan
Top