Ciptakan ASN Disiplin, 6 ASN Pemprov Banten Diberhentikan

Sabtu, 26 Okt 2019 | 09:22 WIB - Berita
Gubernur Banten, Wahidin Halim.
dibaca normal 13 jam yang lalu

SERANG – Pemprov Banten memberikan sanksi tegas kepada aparatur sipil negara (ASN)-nya berupa pemberhentian. Sanksi berat diberikan lantaran mereka melakukan tindakan indisipliner berupa tak masuk kerja tanpa keterangan selama lebih dari 46 hari.

Kepala Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten Komarudin mengatakan, kemarin pihaknya harus saja menggelar sidang disiplin terhadap 10 ASN yang diduga indisipliner. Sembilan diantaranya telah dijatuhi sanksi disiplin.  

“Ada 10 orang yang kita berikan sanksi hukuman disiplin. Macam-macam hukumannya, ada yang diberhentikan, ada yang turun pangkat dan sebagainya. Yang diberhentikan staf tiga dan guru tiga (orang),” ujarnya kepada awak media di Masjid Raya Albantani, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Jumat (25/10).  

Mantan Penjabat (Pj) Bupati Tangerang itu menuturkan, sanksi berat diberikan karena yang bersangkutan telah melakukan berbagai pelanggaran. Khusus yang diberhentikan sebagai ASN dikarenakan tidak masuk kerja tanpa keterangan lebih dari 46 hari.  

“Sembilan orang itu melannggar disiplin dan kode etik. Yang diberhentikan karena tidak masuk kerja 46 hari,” katanya.

Dia meminta, kepada ASN Pemprov Banten agar senantiasa bertugas dengan penuh tanggung jawab. Bekerja dengan disiplin dan menjunjung tinggi kode etik sebagai seorang ASN. “Tindakan tegas diberlakukan untuk membentuk ASN yang bersih, melayani dan berkinerja tinggi,” ungkapnya.   

Kepala Bidang Pembinaan dan Data Pegawai pada BKD Provinsi Banten Alpian membenarkan jika kemarin BKD telah memanggil dan menjatuhkan sanksi terhadap sembilan ASN. Rinciannya, enam orang merupakan pejabat fungsional dan tiga sisanya adalah staf pelaksana di sejumlah OPD.

Dari sembilan ASN, sanksi terhadap delapan orang diantaranya telah dilekasanakan. Sementara satu orang lagi masih ditangguhkan karena pihaknya masih ada sejumlah data yang perlu diklarifikasi.  “Untuk yang satu orang ini merupakan pegawai fungsional. Kita juga mau hati-hati, jangan sampai kita berikan sanksi tapi kenyataannya data-datanya belum cukup. Jumat depan kita gelar sidang lagi,” tuturnya.

Reporter: K4
Sample Banner

Populer


Honorer Pemprov Banten Dapat THR
Analisis Jabatan Tentukan Tukin Seluruh PNS Pemprov Banten
2019, Simda BMD Terintegrasi Dengan SIMRAL
Tukin Tarif Baru Mulai Diberlakukan
Pemprov Banten Segera Lelang Puluhan Kendaraan Dinas
Pemprov Banten Terapkan E-SP2D Online Berbasis Simral
Top