Dalam Laporan Keuangan TA 2018 Pemprov Gunakan 2 Akun

Rabu, 27 Jun 2018 | 18:47 WIB - Berita
Sosialisasi penyusunan saldo awal laporan keuangan TA 2018, Selasa (26/6/2018)
dibaca normal 1 hari yang lalu

SERANG - Sebagai migrasi aplikasi laporan dari sistem informasi manajemen daerah (simda) ke sistem informasi manajemen perencanaan, penganggaran dan pelaporan (simral), Pemprov Banten bakal menggunakan metode akuntansi dua akun dalam laporan keuangan tahun anggaran 2018. 

Kepala BPKAD Provinsi Banten Nandy Mulya S mengatakan, penggunaan aplikasi dari simda keuangan ke aplikasi simral sudah berjalan lebih kurang hampir setahun. untuk penganggaran dan penatausahaan. Untuk pelaporan khususnya akuntansi, pemrpov sudah beberapa kali mengadakan sosialisasi terkait aplikasi simral sampai pada penyusunan laporan keuangan triwulan.

“Disamping itu, perlu diingat kembali, bahwa dalam akuntansi kita mengenal 2 (dua) jenis akun, yaitu akun nominal dan akun real,” ujarnya, kemarin.

Mantan Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Banten itu menjelaskan, akun nominal adalah akun yang pada akhir periode dilaporkan dalam laporan realisasi anggaran dan laporan operasional. Di mana saldo dalam tahun berjalan tidak akan dibawa atau dilaksanakan dengan tahun -tahun berikutnya.

Sedangkan akun real adalah akun yang pada akhir periode dilaporkan dalam neraca maupun laporan perubahan ekuitas. Saldo dalam tahun berjalan akan dibuat terus dan diakumulasi pada tahun – tahun berikutnya.

“Oleh karena itu, supaya akun real atau akun-akun pada neraca dan laporan perubahan ekuitas bisa terakumulasi pada tahun-tahun berikutnya, maka harus dilakukan penyusunan laporan saldo awal tahun anggaran 2018,” katanya.

Menginjak tahun anggaran 2018, kata dia, penyusunan laporan keuangan diharuskan untuk menyusun saldo awal tahun 2018 terlebih dahulu. Itu adalah saldo 2017 yang sudah diaudit oleh BPK RI. Disampaing itu  juga sesuai dengan peraturan pemerintah (PP) nomor 71 tahun 2010.

Disana dinyatakan salah satu prasyarat normatif yang diperlukan agar penyajian laporan keuangan pemerintah daerah dapat memenuhi kualitas yang kita kehendaki adalah dapat dibandingkan. Terdapat empat jenis laporan yang harus diinput saldo awalnya, yaitu laporan realisasi anggaran, neraca, laporan operasional dan laporan perubahan ekuitas.

“Informasi yang termuat dalam laporan keuangan akan lebih berguna jika dapat dibandingkan dengan laporan keuangan periode sebelumnya, atau laporan keuangan entitas pelaporan lain pada umumnya,” ungkapnya.

Nandy berharap, seluruh pihak yang terlibat dalam pelaporan keuangan bisa benar-benar memahami ketentuan tersebut. Sebab, mempertahankan opini BPK atas laporan keuangan daerah (LKPD) wajar tanpa pengecualian (WTP) akan semakin berat.

Pada tahun anggaran 2017, jumlah temuan ada sebanyak 9 terdiri dari  3 temuan sistem pengendalian internal dan 5 temuan kepatuhan. Sedangkan tahun 2016 jumlah temuan sebanyak 15 temuan terdiri atas 9 temuan sistem pengendalian internal dan 6 temuan kepatuhan.

“Pada 2017 terdapat pekerjaan yang cukup berat diantaranya proses pengalihan aset yang berasal dari sekolah-sekolah tingkat menengah di kabupaten/kota. Kami telah berhasil melaksanakan proses pengalihan aset-aset tersebut yang nilainya kurang lebih sekitar Rp 1,7 triliun dan seluruhnya telah dicatat pada laporan keuangan tahun anggaran 2017,” paparnya.  

Sebelumnya, Ketua Harian Badan Anggaran DPRD Provinsi Banten Budi Prajogo meminta, kepada Gubernur Banten untuk memberi sanksi kepada OPD yang berkontribusi terhadap temuan LHP BPK. Hal itu perlu dilakukan sebagai bentuk ketegasan dan antisipasi agar tidak terulang ke depannya.

"Kepada gubernur Banten agar memerintahkan kepala OPD terkait pemberian sanksi sesuai temuan LHP BPKkepada PPK (pejabat pembuat komitmen), PPTK (pejabat pelaksana teknis kegiatan) dan PPHP (pejabat/panitia penerima hasil pekerjaan) yang kurang cermat dalam melaksanakan tugas," tuturnya.

Reporter: K4
Sample Banner

Populer


Analisis Jabatan Tentukan Tukin Seluruh PNS Pemprov Banten
Pemprov Banten Segera Lelang Puluhan Kendaraan Dinas
2019, Simda BMD Terintegrasi Dengan SIMRAL
SKPD Diharapkan Melakukan Pelaksanaan Anggaran Dengan Tepat
Target Biaya Sekolah SMA/SMK Gratis, Pemprov Siapkan Bosda Rp 400 Miliar
Gubernur Banten Dapat Penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan
Top