DIPA Tahun Anggaran 2019 Banten Capai Rp 27,49 T

Selasa, 18 Des 2018 | 09:19 WIB - Berita
Rapat pimpinan penyerahan DIPA tahun anggaran 2019 dan evaluasi kinerja pembangunan Banten di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (17/12/2018).
dibaca normal 3 hari yang lalu

SERANG - Kantor Wilayah Direktorat Jenderal (Kanwil Ditjen) Perbendaharaan Provinsi Banten merilis daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA) Banten tahun anggaran 2019 mencapai Rp 27,49 triliun. 

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Banten Haryana mengatakan, penetapan DIPA 2018 merupakan dokumen final untuk alokasi anggaran untuk memulai seluruh program dan kegiatan pembangunan yang telah direncanakan untuk tahun 2019.

“Adapun nilai DIPA tahun anggaran 2019 yang akan dikelola Banten adalah senilai Rp 27,49 triliun.,” ujarnya rapat pimpinan penyerahan DIPA tahun anggaran 2019 dan evaluasi kinerja pembangunan Banten di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Curug, Kota Serang, Senin (17/12/2018).

Ia menjelaskan, nilai DIPA senilai Rp 27,49 triliun terdiri atas hibah kepada 43 Kementerian dan Lembaga yang ada di wilayah Banten dengan nilai keseluruhan mencapai Rp 10,434 Triliun.

“Sisanya adalah alokasi transfer atau TKDD (transfer ke daerah dan dana desa) sebesar Rp 17,062 Triliun. Itu terdiri dari dana bagi hasil, dana alokasi umum (DAU), dana alokasi khusus (DAK), dana insentif daerah (DID) dan dana desa,” ungkapnya.     

Pada DIPA tahun anggaran 2019, untuk Banten terdapat enam daerah yang mendapat DID. Total DID yang disalurkan mencapai Rp 174,9 miliar.

“Terdiri atas tiga kabupaten dan tiga kota. Kabupaten Lebak, Kabupaten Serang, Kota Tangerang, Kota Cilegon, Kota Tangerang dan Kota Tangerang Selatan. Untuk 2019 ini di Provinsi Banten DID dari tahun sebelumnya bertambah dari lima menjadi enam daerah,” ujarnya.

Berdasarkan nonimal, kata dia, nilai DID di 2019 mengalami kenaikan dibanding tahun sebelumnya sebesar 18,2 persen. DID diberikan sebagai pernghargaan kepada provinsi, kabupaten dan kota yang mempunyai kinerja baik.

“Dalam kesehatan fiskal dan pengelolaan keuangan daerah, pelayanan dasar publik. Itu baik di bidang pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pelayanan pemerintah umum, serta dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat,” katanya.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, berdasarkan instruksi presiden bahwa lelang dilakukan lebih awal. Sesuai apa yang diamanatkan pemerintah daerah bahwa Desember ini harus sudah diumumkan dan April 2019 harus segera dimulai pekerjaan khususnya proyek-proyek fisik.

“Sehingga pada November 2019 diperkirakaan sudah selesai semua proyek-proyek pembangunan yang ada dan Desember 2019 dapat terselesaikan administrasi keuangannya. Untuk itu para kepala dinas secara konsisten melaksanakannya,” tuturnya.

Lebih lanjut, gubernur menuturkan, sesuai intruksi presiden, orientasi program adalah pada outcome dan dampak setiap program/kegiatan harus memberikan manfaat dan dampak bagi kepentingan masyarakat. Baik kegiatan pokok, utama atau kegiatan pendukung, yang terpenting kegiatan harus memenuhi kepentingan masyarakat.

“Hindari ego sektoral, hampir Rp 20 Triliun dana yang digelontorkan untuk Pemprov Banten, semua program harus berjalan sesuai target yang diharapkan, karena setiap sen (rupiah) untuk kepentingan masyarakat,” tegasnya.

Reporter: K4
Sample Banner

Populer


Honorer Pemprov Banten Dapat THR
Analisis Jabatan Tentukan Tukin Seluruh PNS Pemprov Banten
2019, Simda BMD Terintegrasi Dengan SIMRAL
Pemprov Banten Segera Lelang Puluhan Kendaraan Dinas
Pemprov Banten Terapkan E-SP2D Online Berbasis Simral
Tukin Tarif Baru Mulai Diberlakukan
Top