Gaji Ke-13 ASN Pemprov Banten Sudah Dicairkan

Selasa, 03 Jul 2018 | 09:08 WIB - Berita
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Nandy Mulya S
dibaca normal 1 hari yang lalu

SERANG - Pemprov Banten memastikan telah membayarkan gaji ke-13 atau dana pendidikan kepada para ASN di lingkungannya. Pembayadan dilakukan bersamaan dengan pemberian gaji untuk bulan Juli.

"Gaji ke-13 sudah cair, biaya sekolah. Itu sekitar Rp 20 sampai Rp 30 miliar, berbarengan dengan gaji Juli,” ujar Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Nandy Mulya S di Gedung DPRD Provinsi Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Senin (2/7/2018).

Mantan Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten itu memastikan, pencairan gaji ke-13 tak menemui kendala berarti karena kebijakan pemberian dana segar bagi ASN itu sudah ada sejak lama. Dengan demikian, pemprov pun sudah menganggarkannya di APBD tahun anggaran 2018.

"Itu tidak ada masalah karena sudah dari dulu kebijakannya," katanya.

Dengan demikian, kata dia, pemprov telah melaksanakan kewajibannya memberikan gaji ke-13 dan 14 sesuai amanah dari pemerintah pusat. Khusus untuk gaji ke-14, pemprov memastikan tak akan memberi pembayaran tambahan untuk komponen tunjangan daerahnya. Sebab, sedari awal komponen itu tak dianggarkan.

Menurutnya, setelah dilakukan kajian pun tetap saja pemprov tak menemukan celah sumber dana lainnya. Sejumlah opsi yang disarankan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahyo Kumolo pun dinilai kurang tepat.

“Kebutuhan kita Rp110 miliar. Kalau Penjadwalan ulang kegiatan di OPD (Organisasi Perangkat Daerah), mana mungkin OPD mau. Menjadwal ulang kegiatan ke tahun depan, otomatis kinerjanya turun. Apalagi sudah masuk di RPJMD (rencana pembangunan jangka menengah daerah), di renja (rencana kerja), harus ubah DPA (dokumen pelaksanaan angagaran) hingga target kinerja diubah,” ungkapnya.

Opsi lain seperti penggunaan dana tak terduga pun tidak bisa dilakukan, karena hal itu erat kaitan dengan kebencanaan. Pun demikian dengan upaya mengotak-atik kas lainnya yang kembali tidak menemukan titik cerah.

“Ketika bencana terjadi, butuh uang tapi enggak ada karena dipakai untuk tunjangan, ya apa kata dunia nanti. Mudah-mudahan tahun depan dianggarkan. Tahun ini belum dengan tunjangan. Lagi pula surat edaran Mendagri juga (tambahan komponen tunjangan diberikan) apabila keuangan daerah memungkinkan, ya kalau tidak memungkinkan jangan dipaksakan,” paparnya.

Reporter: K4
Sample Banner

Populer


Analisis Jabatan Tentukan Tukin Seluruh PNS Pemprov Banten
Pemprov Banten Segera Lelang Puluhan Kendaraan Dinas
2019, Simda BMD Terintegrasi Dengan SIMRAL
SKPD Diharapkan Melakukan Pelaksanaan Anggaran Dengan Tepat
Target Biaya Sekolah SMA/SMK Gratis, Pemprov Siapkan Bosda Rp 400 Miliar
Gubernur Banten Dapat Penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan
Top