Gubernur Sampaikan LKPj Tahun Anggaran 2018

Rabu, 06 Mar 2019 | 13:37 WIB - Berita
Gubernur Banten Wahidin Halim saat menyampaikan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPj) tahun anggaran 2018, Rabu (6/3/2019).
dibaca normal 14 jam yang lalu

SERANG - Gubernur Banten Wahidin Halim menyampaikan laporan keterangan pertanggung jawaban (LKPj) tahun anggaran 2018. Laporan disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Banten di Sekretariat DPRD Banten,

Gubernur dalam penyamapaian laporannya mengatakan, LKPj merupakan kewajiban yang harus disampaikan paling lambat tiga bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Untuk itu, pemprov telah menyerahkan laporan kepada DPRD Banten pada 22 Februari 2019.

"Disampaikan dalam rapat paripurna yang selanjutnya untuk rekomendasi DPRD sebagai bahan perbaikan penyelanggaran pemerintah," ujarnya.

Mantan Walikota Tangerang dua periode itu menuturkan, ada tujuh program prioritas dalam pelaksanaan tahun anggaran 2018.  Pertama, peningkatan akses mutu pelayanan pendidikan dan kesehatan. Kedua,  pembangunan infrastruktur wilayah, energi dan air baku. Ketiga, pembangunan pertanian dan pengembangan ekonomi lokal.

Selanjutnya keempat, perlindungan dan rehabilitasi sosial. Kelima, pemanfaatan sumber daya kelautan. Keenam, perluasan lapangan kerja dan kesempatan berusaha serta ketujuh peningkatan pengendalian dan penatausahaan daerah.

"Tujuh prioritas itu dilaksanakan dalam 129 program dan 1.013 keguatan yang dijabarkan dalam 35 bidang urusan," katanya.

Lebih lanjut dipaparkan gubernur, adapun target pendapatan daerah Rp 10,48 triliun dan teralisasi sampai 31 Desember 2018 sebesar Rp 10,32 triliun atau 98 persen. Sedangkan belanja daerah rencana pada APBD Perubahan 2018 sebesar Rp 11,05 triliun dalam pelaksanaan program kegiatan alokasi belanja tersebut terserap sebesar Rp 9,99 triliun atau 90,39 persen.

"Sehingga sisa lebih peehitungan anggaran (silpa) Rp 1,07 triliun," ungkapnya.

Dari tahun anggaran 2018 juga terdapat capaian indikator makro yang diamanatkan dalam rencana pembangunan jangka menengah daerah (RPJMD) 2017-2022. "Indeks pembangunan manusia, laju pertumbuhan ekonomi dan persentase penduduk miskin capaiannya lebih baik dibanding 2017," tuturnya.

Ketua DPRD Provinsi Banten Asep Rahmatullah mengatakan, selanjutnya LKPj tahun anggaran 2018 akan dibahas lebih lanjut oleh panitia khusus (pansus) DPRD. "Fraksi-fraksi telah melayangkan surat terkait keanggota pansus. Susunan pimpinan Pansus Pembahasan LKPj tahun anggaran 2018 terdiri atas, ketua Upiyadi Mouslekh dari Fraksi Hanura, Wakil Ketua Suryadi Nian dari Fraksi NasDem," ujarnya.

Reporter: K4
Sample Banner

Populer


Honorer Pemprov Banten Dapat THR
Analisis Jabatan Tentukan Tukin Seluruh PNS Pemprov Banten
2019, Simda BMD Terintegrasi Dengan SIMRAL
Pemprov Banten Segera Lelang Puluhan Kendaraan Dinas
Pemprov Banten Terapkan E-SP2D Online Berbasis Simral
Tukin Tarif Baru Mulai Diberlakukan
Top