Lelang Aset Pemprov Tembus Rp 1,24 M

Sabtu, 01 Des 2018 | 18:03 WIB - Berita
Penjabat (Pj) Sekda Banten Ino S Rawita dan Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Dwi Sahara, saat pelaksanaan lelang dan penetapan pemenang dilaksanakan di Aula Kantor BPKAD Provinsi Banten
dibaca normal 17 jam yang lalu

SERANG – Pemprov Banten telah menyelesaikan lelang barang milik daerah (BMD) berupa 44 kendaraan dinas roda dua dan empat, 12 bongkaran bangunan gedung RSUD Malingping sera alat perlengkapan kantor (APK), Kamis (29/11). Dari hasil lelang pemprov berhasil menambah pundi-pundi kas daerahnya senilai Rp 1.240.203.878.


Informasi yang dihimpun, pelaksanaan lelang dan penetapan pemenang dilaksanakan di Aula Kantor Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang.


Lelang dilakukan Kantor Pelayanan Keyakaan Negara dan Lelang (KPKNL) Serang terdiri dari 30 slot itu terjual seluruhnya. 44 kendaraan dinas yang terdiri atas 31 kendaraan dinas roda empat. Rinciannya, kendaraan roda empat yang dilelang 27 unit yang ditetap per item dan empat unit dilelang dengan sistem paket.


Kemudian ada kendaraan dinas roda dua yang sebanyak 13 unit yang terdiri atas 1 unit yang dilelang per item dan 12 unit dilelang dengan sistem paket. Dari kendaraan dinas tersebut, pemprov memeroleh Rp 1.044.603.778 melebihi harga limit yang ditetapkan senilai Rp 359.803.000.


Raihan melebihi limit juga terjadi di lelang paket bongkaran 12 bangunan gedung RSUD Malingping. Pemprov meraih Rp 183.100.100 dari harga limit Rp 42.580.700. Sedangkan untuk APK dilakukan lelang konvensional dengan perolehan Rp 12.500.000.


Selain disaksikan oleh seluruh pejabat BPKAD dan perwakilan KPKNL, Penjabat (Pj) Sekda Banten Ino S Rawita juga turut menyaksikan.


Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Dwi Sahara mengatakan, lelang BMD merupakan kegiatan rutin tahunan. Dari setiap penyelanggaraannya, pemprov selalu memeroleh hasil di atas harga limit.


“Lelang aset hasilnya selalu menggembirakan, selalu di atas nilai limit yang ditetapkan,” ujarnya.


Ia menuturkan, lelang BMD dilakukan sebagai langkah penghapusan aset milik pemprov. Metode lelang dilakukan karena aset yang akan dihapus masih memiliki nilai ekonomis. Teknis lelang kali ini dilakukan dengan dua jenis yaitu lelang per item atau unit dan sistem paket.


“Kalau kendataan dinas yang masih bisa jalan itu dilelang per unit. Kalau yang kondisinya agak (rusak berat) itu per paket. Untuk bongkaran 12 bangunan gedung RSUD Malingping itu sistem paket,” katanya.


Dwi menjamin, tidak ada rekayasa dalam proses lelang karena seluruhnya dilakukan dengan sistem tertutup. “Tidak ada main mata, semua dilakukan lewat internet. Tidak ada yang tahu berapa yang menawar, berapa harga tertinggi. Aplikasi ini sepenuhnya menjadi kewenangan KPKNL. Kami tidak bisa ikut campur,” ungkapnya.


Pj Sekda Banten Ino S Rawita mengaku, sangat senang karena dari lelang tersebut mampu memeroleh pemasukan kas daerah yang cukup besar. “Saya tadi menyaksikan langsung dan saya senang sekali. Tadi terkumpul dari yang dilelang sampai Rp 1 miliar, jadi nanti pemasukan di kita untuk di kas daerah,” tuturnya.


Mantan Penjabat sementara (Pjs) Bupati Lebak itu meminta, kepada BPKAD ke depannya untuk melakukan hal serupa terhadap aset-aset yang dirasa sudah kurang layak pakai. “Mudah-mudahan aset-aset kita yang sudah rusak bisa dikelompokan (untuk dilelang). Dari pada disimpan begitu saja, lebih baik dilelang. Yang lelang juga jelas, KPKNL. Terbuka sekali semuanya,” pungkasnya.


Sementara itu bagi para pemenang lelang, KPKNL Serang memberi batas waktu pelunasan selama enam hari pasca penetapan pemenang atau selambat-lambatnya pada 6 Desember

 

Reporter: K4
Sample Banner

Populer


Analisis Jabatan Tentukan Tukin Seluruh PNS Pemprov Banten
2019, Simda BMD Terintegrasi Dengan SIMRAL
Pemprov Banten Segera Lelang Puluhan Kendaraan Dinas
Pemprov Banten Terapkan E-SP2D Online Berbasis Simral
SKPD Diharapkan Melakukan Pelaksanaan Anggaran Dengan Tepat
Target Biaya Sekolah SMA/SMK Gratis, Pemprov Siapkan Bosda Rp 400 Miliar
Top