Pajak dari Kendaraan Bermotor Ditarget Rp 5,4 T

Senin, 04 Mar 2019 | 10:32 WIB - Berita
Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy
dibaca normal 4 hari yang lalu

SERANG – Pemprov Banten menargetkan pendapatan daerah dari sektor pajak kendaraan bermotor (PKB) dan bea balik nama kendaraan bermotor (BBNKB) di 2019 senilai Rp 5,46 triliun. Target tersebut  naik dari tahun sebelumnya yang hanya berada pada angka Rp 4,34 triliun.

Kepala Bidang Pendapatan Pajak Daerah pada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten Abadi Wuryanto mengatakan, target pajak dari kendaraan bermotor naik cukup signifikan dari tahun sebelumnya. Kenaikan target tak lepas dari berlakunya kenaikan tarif PKB dan BBNKB yang mulai diterapkan pada 11 Maret mendatang.

“Dasarnya Peraturan Daerah (Perda) Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Perda Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah. Jadi kita penyesuaian tarif, PKB pribadi itu tadinya 1,5 persen (dari nilai jual) jadi 1,75 persen. Untuk BBNKB dari 10 persen jadi 12,5 persen,” ujarnya.

Ia menuturkan, adapun kenaikan target yang ditetapkan untuk PKB di 2019 ini adalah senilai Rp 2,767 triliun naik sekitar Rp 542 miliar dari tahun sebelumnya sebesar Rp 2,225 triliun. Sementara BBNKB ditargetkan senilai Rp 2,702 atau naik Rp 586 miliar dari tahun sebelumnya sebesar Rp 2,115 triliun.

Total target pada 2018 dari PKB dan BBNKB adalah senilai Rp 4,34 triliun dari target pajak daerah sebesar Rp 5,836 triliun. Sedangkan pada tahun ini naik sekitar Rp 1,1 triliun menjadi Rp 5,46 triliun dari target pajak daerah sebesar Rp 6,967 triliun.

“PKB dan BBNKB menjadi sumber pajak daerah yang paling dominan dibanding sektor pajak daerah lainnya,” katanya.

Lebih lanjut dipaparkan Abadi, selain meningkat sosialisasi peningkatan kesadaran membayar pajak,  pihaknya juga akan makin masif melakukan penangihan kepada para penunggak pajak kendaraan. Salah satu upayanya adalah dengan melakukan sistem jemput bola secara door to door.

“Selain itu kami juga akan melakukan penghapusan potensi pajak kendaraan. Itu lakukan bagi kendaraan yang telah dicuri, hancur hingga yang sudah mutasi ke luar daerah,” ungkapnya.

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy mengatakan, atas kebijakan kenaikan tarif PKB dan BBNKB pemprov juga melakukan peningkatan pelayanan. Salah satunya adalah dengan dengan meminimalisasi kebocoran.

“Tidak ada kebocoran dan jika hal itu terjadi pasti kami akan memberikan sanksi secara tegas kepada yang menyalahgunakan kewenangannya,” tuturnya.

Mantan anggota DPR RI itu menjelaskan, pemprov juga telah membangun sistem manajemen PKB yang transparan sebagai upaya pencegahan. Masyarakat kini diberi kemudahan pembayaran dengan sistem dalam jaringan atau online.

“Berdasarkan data kendaraan yang terdaftar di UPTD Samsat di seluruh wilayah Provinsi Banten tercatat sebanyak 5,1 juta unit kendaraan bermotor jenis kendaraan roda dua atau sepeda motor sebanyak 4,3 juta unit atau sebesar 83,34 persen,” ujarnya.

Reporter: K4
Sample Banner

Populer


Analisis Jabatan Tentukan Tukin Seluruh PNS Pemprov Banten
2019, Simda BMD Terintegrasi Dengan SIMRAL
Pemprov Banten Segera Lelang Puluhan Kendaraan Dinas
Pemprov Banten Terapkan E-SP2D Online Berbasis Simral
SKPD Diharapkan Melakukan Pelaksanaan Anggaran Dengan Tepat
Target Biaya Sekolah SMA/SMK Gratis, Pemprov Siapkan Bosda Rp 400 Miliar
Top