Pemprov Banten dan Delapan Kabupaten/Kota Dapat Penghargaan dari Kemenkeu

Rabu, 09 Okt 2019 | 12:04 WIB - Berita
Pemprov Banten dan delapan kabupaten/kota di Banten meraih penghargaan dari Kemenkeu, Selasa (8/10). Penghargaan diberikan atas prestasinya memperoleh opini WTP.
dibaca normal 1 hari yang lalu

SERANG – Sembilan entitas yakni Pemprov Banten dan delapan kabupaten/kota di Banten meraih penghargaan dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu), Selasa (8/10). Penghargaan diberikan atas prestasinya memperoleh opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2018.

Penyerahan diberikan oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Banten Haryana di Aula Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, KP3B, Kota Serang. Penerima untuk Pemprov Banten adalah Kepala BPKAD Provinsi Banten Rina Dewiyanti. Semantara delapan entitas lainnya diberikan kepada kepala BPKAD atau perwakilan pemerintah kabupaen/kota.

“Apa yang telah diraih merupakan kerja keras dari semua pihak. Tentu ini harus kita pertahanankan dan terus ditingkatkan,” ujar Rina.

Ia menuturkan, raihan tersebut tak membuatnya berpuas diri. Pihaknya akan terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan aset daerah. Menyajikan laporan keuangan yang terus meningkat dari sisi kualitas.

“Semoga kita bisa memertahankan opini WTP dengan mengurangi atau bahkan tanpa ada catatan,” katanya.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Banten Budi Parjogo mengapresiasi, capaian pengelolaan keuangan Pemprov Banten yang diganjar opini WTP. Sebab, pemprov mampu memertahankan dan meraihnya sebanyak tiga kali berturut-turut.

“Badan Anggaran DPRD mengapresiasi Pemprov Banten yang telah mendapat opini WTP yang ketiga,” ungkapnya.

Wakil rakyat dari daerah pemilihan Kota Tangerang Selatan itu menuturkan, dengan hasil tersebut diharapkan pemprov tak terlena dan terus meningkat kualitas pengelolaan keuangannya.  

“Ke depan agar dapat dipertahankan dan ditingkatkan kembali apsek pengelolaan keuangan daerah.  Menjadi lebih efektif dan efisien sehingga mengurangi jumlah temuan yang didapatkan pemeriksa dari BPK,” tuturnya. (K4)

Reporter: K4
Sample Banner

Populer


Honorer Pemprov Banten Dapat THR
Analisis Jabatan Tentukan Tukin Seluruh PNS Pemprov Banten
2019, Simda BMD Terintegrasi Dengan SIMRAL
Pemprov Banten Segera Lelang Puluhan Kendaraan Dinas
Pemprov Banten Terapkan E-SP2D Online Berbasis Simral
Tukin Tarif Baru Mulai Diberlakukan
Top