Pemprov Banten Kembali Raih Opini WTP

Senin, 28 Mei 2018 | 18:40 WIB - Berita
Gubernur Banten, H. Wahidin Halim, usai Sidang Paripurna DPRD Provinsi Banten tentang Penyampaian LHP BPK RI, di Gd. DPRD Provinsi Banten,Senin, (28/5/2018)
dibaca normal 12 jam yang lalu

SERANG - Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017. Banten mendapat predikat WTP kedua kalinya selama 17 tahun atau sejak Banten berdiri.

“Ini hasil kerja keras. Karena semua sepakat dan solid untuk membangun,” kata Gubernur Banten, H. Wahidin Halim, dalam sambutannya pada Sidang Paripurna DPRD Provinsi Banten tentang Penyampaian Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, Senin, 28 Mei 2018, di Gd. DPRD Provinsi Banten, KP3B Curug

Gubernur mengatakan bahwa WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) bukanlah tujuan. Tetapi, bagian yang tidak terpisahkan dalam membangun sebuah pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, akuntabel dan berdedikasi. Pemerintahan yang jauh dari kecurangan, yang tentunya memiliki aparatur yang jauh dari korupsi.

Gubernur bersyukur bahwa hasil kerja keras kita selama ini mendapatkan nilai WTP. Semua ini sumbangsih dari usaha keras dan kerjasama dari semua pihak. Karena itu, gubernur menanadaskan, bersungguh-sungguh untuk membuktikan bahwa dirinya dan seluruh aparatur Pemprov Banten sepakat dan solid untuk membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, profesional, akuntabel dan berdedikasi yang memberikan manfaat bagi rakyat banten.

“Dengan opini WTP yang diperoleh ini, tidak ada ueforia kemenangan karena ini bukan sebuah kejuaraan tapi paling tidak penilaian dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)  memberikan dukungan moral bagi usaha dan ikhtiar, agar mampu bekerja dengan sebaik-baiknya. Dengan proses panjang yang dilalui tentunya ada kegiatan-kegiatan yang harus ditunjukkan dan diarahkan dengan hasil yang dapat memberikan dampak bagi kesejahteraan masyarakat,”tuturnya.

Gubernur menambahkan kalau dari temuan semakin mengalami penurunan, dari tahun 2016 ada 11 kasus hingga tahun ini menjadi 3 kasus, sudah di tindaklanjuti. Karena sebenarnya kunci mendapatkan WTP adalah finalisasinya  adalah tindaklanjut.  Penanganan  secara administratif adalah teguran langsung, dan sistem pengembalian hasil temuan sudah langsung dikembalikan. Untuk itu proses pembinaan dan pembimbingan terus kita lakukan.

"Dengan hasil opini WTP, kita pertahankan dan kita tingkatkan agar tata kelola pemerintahan lebih baik, transparan, profesional, akuntabel dan berdedikasi. Serta rencana aksi Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) akan kita selesaikan, tuturnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten, Nandy Mulya mengatakan, pihaknya siap menindaklanjuti apa yang menjadi temuan BPK.  Menurut Nandy, Pengalihan aset dari pemerintah kabupaten/kota yang belum selesai adalah aset yang berupa inventarisasi buku-buku pada SMA/SMK.

 “Saat ini, aset-aset tersebut sudah mulai ditelusuri dan diinventarisasi.  Mudah-mudahan selama 60 hari masa tindak lanjut BPK bisa diselesaikan,” ujar Nandy.

Dalam kesempatan yang sama, Anggota V BPK RI Isma Yatun mengatakan, Bahwa gubernur benar-benar konsern terhadap hasil rekomendasi BPK. Bahwa kami menyampaikan opininya tetap pada WTP. Terhadap beberapa temuan bahwa pengalihan aset merupakan perintah dari undang-undang, kelebihan membayar dari pekerja tindaklanjutnya sudah disetorkan kembali. Ia berharap untuk tahun-tahun kedepannya pencapaian opini WTP nya dapat dipertahankan dan kembali mendapatkannya.

“Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017, termasuk rencana aksi yang dilakukan Pemprov Banten maka terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2017 BPK memberikan opini wajar tanpa pengecualian (WTP)," katanya  di Gedung DPRD Banten, Senin (28/5/2018).

Meski demikan, beberapa catatan didapat oleh BPK RI seperti adanya pengalihan kewenangan aset dari kabupaten dan kota ke provinisi yang belum seluruhnya diinventarisir. Kemudian, penataan hibah uang pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan yang tidak tertib, dan terakhir adanya ketidaksesuaian paket pengadaan bangunan gedung garasi di Dinas Kelautan dan Perikanan. (RED)

Reporter: K5
Sample Banner

Populer


Analisis Jabatan Tentukan Tukin Seluruh PNS Pemprov Banten
Pemprov Banten Segera Lelang Puluhan Kendaraan Dinas
2019, Simda BMD Terintegrasi Dengan SIMRAL
SKPD Diharapkan Melakukan Pelaksanaan Anggaran Dengan Tepat
Target Biaya Sekolah SMA/SMK Gratis, Pemprov Siapkan Bosda Rp 400 Miliar
Gubernur Banten Dapat Penghargaan dari BPJS Ketenagakerjaan
Top