Pengelolaan Keuangan Daerah Akuntabel Melalui SIMRAL

Selasa, 19 Mar 2019 | 17:38 WIB - Berita
Plt Kepala BPKAD Provinsi Banten saat memberikan arahan dalam bimtek penatausahaan keuangan daerah berbasis SIMRAL di lingkungan Pemprov Banten di Aula Kantor BPKAD, Selasa (19/3).
dibaca normal 18 jam yang lalu

SERANG – Badan Pengelolan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provisni Banten berkomitmen untuk menciptakan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Salah satu upayanya adalah dengan mengoptimalkan penetausahaan keuangan daerah berbasis sistem informasi manajemen perencanaan, penganggaran dan pelaporan (SIMRAL).

Hal tersebut terungkap dalam acara bimbingan teknis (bimtek) penatausahaan keuangan daerah berbasis SIMRAL di lingkungan Pemprov Banten tahun anggaran (TA) 2019. Kegiatan digelar di Aula Kantor BPKAD Provinsi Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Selasa (19/3).

Dalam bimtek tersebut diikuti oleh 75 peserta yang akan digelar pada Selasa hingga Rabu (19-20/3/2019).

Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPKAD Provinsi Banten Dwi Sahara mengatakan, dalam rangka pengelolaan keuangan saat ini telah terintegrasi antara e-planning dan e-budgeting. Dengan kondisi tersebut maka penggunaan aplikasi SIMRAL sangat diperlukan.

“Itu untuk terwujudnya pengelolaan keuangan daerah yang dapat dipertanggungjawabkan, konsisten atau runut dan utuh, transparan dan akuntabel. Sehingga peluang penyalahgunaan anggaran bisa diminimalkan,” ujarnya.

Ia munuturkan, penatausahaan pengelolaan keuangan daerah seringkali berubah sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan zaman. Oleh karena itu, Dwi berpesan kepada peserta bimtek untuk melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

“Kemudian juga pelajari dan pahami aturan pada proses perencanaan, penganggaran sampai pelaporan. Sehingga setiap pekerjaan dpat diselesaikan tepat waktu dan tepat sasaran. Lalu dapat dipertanggungjawabkan secara penuh,” katanya.

Untuk mewaujudkan penatasahaan pengelolaan keuangdan daerah yang baik, kata dia, dalam bimtek dihadirkan narasumber yang kompeten. Dalam kesempatan itu dipaparkan tentang cara penatausahaan keuangan daerah yang berbasis SIMRAL.

Dalam beberapa kesempatan, Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, untuk meminimalisasi penyelewenangan selain menerapkan SIMRAL, dirinya juga telah meminta agar Komisi Pemberantsan Korupsi (KPK) mengawasi Pemprov Banten.

“Waktu saya masuk (dilantik-red), KPK bilang ke saya mau selesai (keluar dari Banten) enggak? Saya minta sendiri ke direktur pencegahan saya butuh KPK. Saya malah senang KPK ada disamping saya, bangga,” ujarnya.

Reporter: K4
Sample Banner

Populer


Honorer Pemprov Banten Dapat THR
Analisis Jabatan Tentukan Tukin Seluruh PNS Pemprov Banten
2019, Simda BMD Terintegrasi Dengan SIMRAL
Pemprov Banten Segera Lelang Puluhan Kendaraan Dinas
Pemprov Banten Terapkan E-SP2D Online Berbasis Simral
Tukin Tarif Baru Mulai Diberlakukan
Top