Penyajian Laporan Keuangan Kini Lebih Sederhana

Selasa, 16 Apr 2019 | 10:44 WIB - Berita
Rapat koordinasi bidang akuntansi dengan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Banten di Aula BPKAD Banten, Senin (15/4)
dibaca normal 7 jam yang lalu

SERANG – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten menggelar rapat koordinasi bidang akuntansi dengan pemerintah kabupaten/kota se-Provinsi Banten di Aula BPKAD Banten, Senin (15/4). Dalam kesempatan tersebut disosialisasikan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2019. Dengan aturan itu, proses penyajian laporan keuangan bakal lebih sederhana.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala BPKAD Provinsi Banten Dwi Sahara mengatakan, pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan perundangan berkaitan dengan pengelolaan keuangan daerah. Terutama dalam hal ini adalah terbitnya PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

“PP itu sebagai pengganti PP Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, yang telah kita tunggu-tunggu bersama, mengingat prosesnya juga cukup memakan waktu yang lama,” ujarnya.

Ia menuturkan, dengan terbitnya PP Nomor 12 Tahun 2019 diharapkan dapat meningkatkan meningkatkan efektifitas dan efisiensi pengelolaan keuangan di daerah. Salah satu isu penting, paling tidak diantaranya adalah berubahnya struktur penganggaran. Menyesuaikan dengan struktur laporan realisasi anggaran, sebagaimana diatur standar akuntansi pemerintah.

“Hal ini tentu akan menyederhanakan proses penyajian laporan keuangan, karena tidak perlu lagi melakukan konversi laporan keuangan. Dengan demikian, diharapkan, selain proses penyusunan laporan keuangan lebih cepat, juga lebih mudah bagi para pengguna laporan keuangan untuk melakukan evaluasi atas anggaran,” katanya. 

Dalam rangka menjalankan tugas sebagai wakil pemerintah pusat di daerah, pemprov sering dimintai data oleh pemerintah pusat. Baik itu oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) maupun Kementerian Keuangan (Kemenkeu).

“Terhadap permasalahan tersebut, tentu menjadi tantangan bagi kita untuk meningkatkan koordinasi. Sehingga proses penyediaan data realisasi keuangan khususnya yang perlu dikoordinir oleh pemprov dapat dilaksanakan dengan optimal,” ungkapnya.

Kepala Bidang Akuntansi BPKAD Provinsi Banten Nugraha mengatakan, rapat koordinasi digelar dalam rangka meningkatkan koordinasi pengelolaan keuangan, khususnya berkaitan dengan penyampaian data realisasi keuangan. Selanjutnya agar diperoleh pemahaman lebih mendalam terkait PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

“Sehingga nanti diperolehnya rumusan bahan pembentukan aplikasi terintegrasi pelaporan keuangan vertikal. Dalam rapat koordinasi dihadiri oleh 24 orang perwakilan dari OPD pengelola keuangan pada pemerintah kabupaten/kota dan 15 orang dari BPKAD Provinsi Banten,” tuturnya.

Reporter: K4
Sample Banner

Populer


Honorer Pemprov Banten Dapat THR
Analisis Jabatan Tentukan Tukin Seluruh PNS Pemprov Banten
2019, Simda BMD Terintegrasi Dengan SIMRAL
Pemprov Banten Segera Lelang Puluhan Kendaraan Dinas
Pemprov Banten Terapkan E-SP2D Online Berbasis Simral
Tukin Tarif Baru Mulai Diberlakukan
Top