Pergub Bankeu TA 2019 Rampung

Rabu, 13 Mar 2019 | 17:29 WIB - Berita
Penjabat (Pj) Sekda Banten Ino S Rawita
dibaca normal 2 hari yang lalu

SERANG – Peraturan Gubernur (Pergub) tentang Bantuan Keuangan (bankeu) kepada kabupaten/kota tahun anggaran (TA) 2019 telah rampung. Pergub tinggal menunggu pengesahan dari Gubernur Banten Wahidin Halim untuk ditindaklanjuti dalam penerbitan petunjuk teknis (juknis) sebelum dana segar itu dicairkan.

Penjabat (Pj) Sekda Banten Ino S Rawita mengatakan, penyusunan Pergub tentang Bankeu tahun anggaran 2019 telah rampung. Dirinya pun telah memberikan persetujuan untuk diproses di Biro Hukum Setda Provinsi Banten. “Saya sudah paraf,” ujarnya di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Selasa (13/3/2019).

Mantan Kepala Dinas Sosial Provinsi Banten itu menuturkan, Biro Hukum selanjutnya akan mengajukan draf pergub yang telah selesai disusun kepada gubernur untuk ditanda tangani. Jika proses tersebut telah dilakukan maka pergub sudah resmi untuk diterbitkan. “Sekarang sudah di Biro Hukum. Dalam proses, tinggal tanda tangan gubernur,” katanya.

Secara umum, kata dia, aturan soal bankeu masih sama dengan tahun sebelumnya. Bankeu akan disalurkan sebanyak empat tahap. Hal itu dilakuakn sebagai upaya untuk memastikan bankeu bisa terserap secara optimal.

“Itu dalam rangka agar keuangan itu aman jadi nanti satu kali kirim kemudian administrasinya (pertanggungjawaban) masuk. Jangan pada saatnya nanti pemeriksaan administrasinya belum masuk, jangan sampai begitu,” ungkapnya. 

Kepala Biro Adminsitrasi Pembangunan Setda Provinsi Banten Mahdani mengatakan, lantaran pergub sudah berada di Biro Hukum, kini pihaknya sedang dalam tahap penyelesaian penyusunan juknis. Juknis dibutuhkan sebagai acuan lebih detail tentang pelaksanaan kegiatan yang dibiayai bankeu.

“Juknis disusun untuk lebih jelas. Misalnya bangun gedung, kalau dia belum susun DED (detail engineering design). Kita cuma jangan sampai nanti uang kita berikan tapi di sana (kabupaten-kota-red) enggak bisa melaksanakan atau bermasalah hukum di kemudian hari. Untuk mengatur yang seperti tu perlu juknis,” tuturnya.

Penyusunan hingga penerbitan juknis diakuinya tak akan memakan waktu lama karena penyusunannya dilakukan hampir bersamaan dengan pergub. Dengan demikian, juknis yang telah disusun tinggal menunggu penerbitan pergub tentang bankeu sebagai dasar hukum pengesahan juknis.

Seperti diketahui, Pemprov Banten pada APBD 2019 mengalokasikan Rp 265 miliar untuk bankeu delapan kabupaten/kota. Rinciannya, Kabupaten Serang Rp 60 miliar, Kabupaten Lebak Rp 55 miliar dan Kabupaten Pandeglang 50 miliar. Sementara untuk kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, Kota Tangerang Selatan, Kota Serang dan Kota Cilegon dibagi rata, masing-maisng Rp 40 miliar.

Reporter: K4
Sample Banner

Populer


Analisis Jabatan Tentukan Tukin Seluruh PNS Pemprov Banten
2019, Simda BMD Terintegrasi Dengan SIMRAL
Pemprov Banten Segera Lelang Puluhan Kendaraan Dinas
Pemprov Banten Terapkan E-SP2D Online Berbasis Simral
SKPD Diharapkan Melakukan Pelaksanaan Anggaran Dengan Tepat
Target Biaya Sekolah SMA/SMK Gratis, Pemprov Siapkan Bosda Rp 400 Miliar
Top