Tukin Tarif Baru Mulai Diberlakukan

Jumat, 15 Feb 2019 | 10:34 WIB - Berita
Gubernur Banten Wahidin Halim
dibaca normal 4 jam yang lalu

SERANG – Pemprov Banten segera menerapkan tunjangan kinerja (tukin) dengan tarif baru kepada aparaturnya. Hal itu tak lepas dari sudah ditandatanganinya Peraturan Gubernur (pergub) Nomor 2 Tahun 2019 tentang Standar Tarif Tambahan Penghasilan PNS Pemprov Banten.

Berdasarkan pergub tersebut, adapun besaran tukin terbaru terdiri atas pejabat eselon I (sekda) sebesar Rp 76,5 juta. Pejabat eselon II/a yaitu asisten daerah Rp 55 juta, staf ahli gubernur Rp 40 juta. Selanjutnya, Kepala Bappeda, Inspektorat, BPKAD dan Bapenda Rp 55 juta. Sementara, Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya Rp 47 juta.

Berikutnya, eselon II/b yaitu Kepala Biro Hukum, Biro ARTP dan Biro Adpem Rp 40 juta. Kepala Biro lainnya di angka Rp 35 juta. Pejabat Eselon III/a meliputi di Bappeda, Inspektorat, BPKAD, Bapenda Biro Hukum dan Biro Adpem senilai Rp 29 juga hingga Rp 30. Direktur RSUD Malingping Rp 30 juta dan Wakil Direktur RSUD Banten Rp 31 juta. Sementara Eselon III/a di OPD lainnya senilai Rp 28,5 juta hingga 29,5 juta.

Pejabat eselon III/b sebesar Rp 26 juta. Pejabat eselon IV/a  meliputi Bappeda, Inspektorat, BPKAD, Bapenda, Biro Hukum dan Biro Adpem Rp 20 juta dan OPD lainnya Rp 19 juta. Kepala Sekolah dan eselon IV/b lainnya Rp 14 juta. Pejabat eselon IV/b (Kasubag TU sekolah) Rp 13,5 juta.

Jabatan pelaksana umum golongan IV/d Rp 9,5 juta, golongan IV/c Rp 9,250 juta, golongan IV/b  menjadi Rp 9 juta, golongan IV/a Rp 8,750 juta. Golongan III/d Rp 8,50 juta, golongan III/c Rp 8,25 juta, golongan III/b Rp 8 juta dan golongan III/a Rp 7,9 juta.

Kelas jabatan 6 pelaksana golongan IV Rp 7,7 juta, golongan III Rp 7,5 juta dan golongan II Rp 7,25 juta. Kelas jabatan 5 golongan IV Rp 7,15 juta golongan III Rp 7 juta dan golongan II Rp 6,75 juta. Kelas jabatan 4 pelaksana golongan Iic/Iid Rp 6,5 juta dan golongan Iia/Iib Rp 6,25 juta.

Kelas jabatan 3 pelaksana golongan Iic/Iid Rp 6 juta dan golongan Iia/Iib Rp 5,75 juta. Kelas jabatan 2 pelaksana Rp 5,25 juta dan kelas jabatan 1 pelaksana Rp 5 juta.

Selanjutnya untuk jabatan fungsional auditor, pengawas penyelangga urusan pemerintah di daerah (P2UPD), audiwan dan widyaiswara terbagi dalam empat jenis. Kelas jabatan 13 Rp 24 juta, kelas jabatan 11 Rp 21 juta, kelas jabatan 9 Rp 19 juta dan kelas jabatan 9 Rp 17 juta.

Pengadaan barang dan jasa kelas jabatan 11 Rp 24 juta, kelas jabatan 9 Rp 19 juta dan kelas jabatan  8 Rp 16 juta. Guru kelas jabatan 13 Rp 3,5 juta, kelas jabatan 11 Rp 3 juta, kelas jabatan 9 Rp 2,75 juta dan kelas jabatan 8 Rp 2,5 juta. Pengawas sekolah kelas jabatan 13 Rp 11 juta, kelas jabatan 11 Rp 10 juta, kelas jabatan 9 Rp 9 juta dan kelas jabatan 8 Rp 8,5 juta.

Jabatan fungsional lainnya untuk kelas jabatan 13 Rp 15 juta, kelas jabatan 11 Rp 13 juta dan kelas jabatan 9 Rp 11 juta. Kemudian kelas jabatan 8 Rp 10 juta, kelas jabatan 7 Rp 9 juta, kelas jabatan 6 Rp 7,5 juta serta kelas jabatan 5 Rp 7 juta.

Berdasarkan catatan Banten Raya, nilai tukin seluruhnya mengalami kenaikan dengan besaran bervariatif, mulai dari satu jutaan hingga belasan juta.

Gubernur Banten Wahidin Halim membenarkan, pergub tentang tarif baru tukin telah ditandatanganinya. Dengan kenaikan nilai tukin, kini pemprov tak lagi menyediakan honor-honor lainnya yang bersumber dari APBD.

“Honor-honor lain tidak boleh lagi. Sudah ada tukin, itu satu-satunya honor yang digunakan dan kita ukur,” ujarnya usai menghadiri apel di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten, Kamis (14/2/2019).

Mantan Kepala Dinas Kebersihan Kabupaten Tangerang itu berharap, dengan penerapan tukin tarif baru bisa memantik semangat PNS pemprov untuk bekerja lebih baik lagi. Sebab, meski tarifnya naik namun belum tentu yang diterima akan berbanding lurus. Pemberian tukin sepenuhnya akan berdasarkan pada capaian kinerja.

“Harapannya kaitannya dengan kinerja, honor ditambah tapi kinerjanya harus maksimal. Orientasi kita pada kinerja. Jadi kalau satu bulan dia kinerjanya kurang ya turun (tukin yang diterimanya),” katanya. 

Reporter: K4
Sample Banner

Populer


Honorer Pemprov Banten Dapat THR
Analisis Jabatan Tentukan Tukin Seluruh PNS Pemprov Banten
2019, Simda BMD Terintegrasi Dengan SIMRAL
Pemprov Banten Segera Lelang Puluhan Kendaraan Dinas
Pemprov Banten Terapkan E-SP2D Online Berbasis Simral
Tukin Tarif Baru Mulai Diberlakukan
Top