DPRD Provinsi Banten Apresiasi Kinerja Pemprov Banten

DPRD Provinsi Banten Apresiasi Kinerja Pemprov Banten
Rapat paripurna DPRD Provinsi Banten di Sekretariat DPRD Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Selasa (6/7/2021).

SERANG – DPRD Provinsi Banten mengapresiasi kinerja Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Wahidin Halim-Andika Hazrumy beserta jajaran. Hal itu dilayangkan karena Pemprov Banten mampu kembali meraih opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI lima tahun berturut-turut.

Demikian terungkap dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Banten dengan agenda pengambilan keputusan atas persetujuan DPRD terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2021. Rapat digelar di Sekretariat DPRD Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Selasa (6/7/2021).

Juru Bicara Badan Anggaran DPRD Provinsi Banten Fahmi Hakim mengatakan, bahwa Badan Anggaran telah menggelar rapat pleno terhadap raperda tersebut dan seluruh fraksi menyetujui agar ditindaklanjuti menjadi perda. “Menyetujui raperda untuk ditetapkan menjadi perda dengan catatan dan masukan,” ujarnya.  

Mantan Ketua DPRD Kabupaten Serang itu menuturkan, ada enam catatan dan masukan yang disampaikan oleh seluruh fraksi. Pertama, DPRD Banten mengapresiasi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten beserta jajaran pemerintah daerah atas opini (WTP) dari BPK RI lima tahun berturut-turut. Meski demikian masih perlu mendapat perhatian dan tidak lanjut terhadap catatan atas laporan keuangan Pemprov Banten ta 2020.

“Kedua, silpa (sisa lebih penggunaan anggaran) yang masih besar, Rp681,41 miliar. Agar gubernur melakukan evaluasi terhadap OPD yang memiliki tingkat serapan yang rendah. Hal tersebut tidak hanya memperbesar silpa, tetapi juga menghambat realisasi program yang dibutuhkan oleh masyarakat,” katanya.

Catatan dan masukan ketiga, lanjut Fahmi, dalam rangka meningkatkan pendapatan, DPRD Banten berharap agar Pemprov Banten mengoptimalkan upaya penggalian sumber pendapatan daerah. Menginventarisasi pendapatan asli daerah (PAD) yang belum tergali secara optimal di sektor retribusi daerah.

“Keempat, pemerintah daerah agar memperbaiki komunikasi yang lebih intensif dan melakukan evaluasi agar penyerapan anggaran dapat dimaksimalkan,” ungkapnya.  

Lebih lanjut dipaparkan Fahmi, catata dan masukan kelima adalah melakukan perencanaan yang matang dalam setiap kegiatan program. Itu agar tidak ada program yang tak dapat dilaksanakan karena alasan yang sangat teknis.

“Terakhir, DPRD Banten memahami bahwa pandemi Covid-19 serta beberapa kebijakan pemerintah pusat yang mempengaruhi upaya Pemprov Banten untuk mengelola pemerintah secara efektif dan efisien. Termasuk di dalamnya hambatan terkait pencapaian realisasi belanja tahun anggaran 2020,” tuturnya.

Dalam kesempatan itu, Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Kabupaten Serang itu juga menyampaikan realisasi anggaran tahun anggaran 2020 yang terdiri dari pendapatan senilai Rp10,32 triliun. Realisasi belanja Rp8,42 triliun, kemudian transfer Rp1,83 triliun yakni pembiayaan terdiri atas penerimaan Rp1,78 triliun, pengeluaran Rp1,561 triliun dan pembiayaan netto Rp227 miliar.

“Silpa sebelum terkoreksi Rp682,41 miliar dan koreksi silpa Rp617 juta sehingga silpa sebesar Rp681 miliar,” ujarnya.  

Lalu untuk laporan realisasi anggaran untuk selisih anggaran dan realisasi pendapatan Rp134,36 miliar. Selisih anggaran dengan realisasi belanja Rp660,14 miliar, selisih dengan realisasi transfer Rp181,66 miliar.

“Selisih surplus atau defisit Rp707,31 miiar. Selisih realisasi penerimaan untuk pembiayaan Rp25,28 miliar, selisih realisasi pengeluaran pembiayaan Rp0, dan selisih realisasi pembiayaan netto Rp25,28 miliar,” tuturnya.

Sekda Banten Al Muktabar mengatakan, persetujuan bersama Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 menjadi perda akan dijadikan dasar dalam tindak lanjut setelahnya. Salah satunya adalah untuk menyusun Rancangan Peraturan Gubernur (Rapergub) tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Apbd Tahun Anggaran 2020.

“Kemudian secara bersama Raperda tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2020 akan disampaikan kepada Mendagri (Menteri Dalam Negeri). Paling lambat tiga hari setelah persetujuan bersama ini disepakati,” ujarnya. (K4)