Renja 2021, BPKAD Banten Fokus Benahi Aset

Renja 2021, BPKAD Banten Fokus Benahi Aset
BPKAD Provinsi Banten menggelar rapat Forum Renja Kerja 2021 di Ballroom Bappeda Banten, Jumat (21/2)

SERANG – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten menggelar rapat Forum Renja Kerja (Renja) 2021 di Ballroom Bappeda Banten, KP3B, Kota Serang, Jumat (21/2). Terdapat beberapa program yang akan dilaksanakan pada tahun depan. Salah satu yang menjadi fokus adalah pembenahan aset sebagai langkah optimalisasi pendapatan daerah. 

Sekda Banten Al Muktabar mengatakan, Forum Renja merupakan bagian untuk menggiatkan kualitas perencanaan di 2021. Sedangkan terminologi BPKAD ada satu konsentrasi yang perlu digiatkan adalah tentang aset daerah.

“Baik dalam penyusunan neraca pengelolaan asetnya sendiri. Maupun dalam rangka optimalisasi pemanfaatan aset. Aset itu bisa menjadi pintu masuk kita dalam rangka mendapatkan sumber pembiayaan,” ujarnya.

Mantan Ketua Ikatan Widyaiswara Indonesia itu mengungkapkan dengan adanya potensi tersebut maka aset harus mendapat perhatian lebih pada 2021 mendatang. Menurutnya, aset-aset yang dimiliki pemprov saat ini sangat mungkin dioptimalkan untuk menyumbang PAD. Hal itu bisa dilakukan jika aspek legal formal aset juga telah terjamin. 

“Sewa alat berat, lalu kemudian aset lain seperti kepemilikan beberapa situ sedang kita review. Mudah-mudahan itu bisa bagian kita optimalkan income (pendapatan-red) pemerintah daerah,” katanya.

Untuk memenuhi aspek tersebut, kata dia, sejak tahun kemarin pemprov sangat konsen untuk melakukan sertifikasi aset-aset yang dimilikinya. Bahkan pihaknya juga telah melakukan kerja sama dengan instansi terkait untuk memerlancarnya.

“Membuat status itu (aset tersertifikasi-red) dengan legal formal pemenuhan aspek hukum, itu terus diprogres. Kita lakukan kerja sama untuk kita bisa selesaikan. Ada semacama forum dengan BPN (Badan Pertanahan Nasional), kepolisian untuk kita selesaikan dari aspek (aset) bermasalah,” ungkapnya.

Kepala BPKAD Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan, hingga saat ini dari 896 bidang lahan milik Pemprov Banten sudah 33 persen diantaranya yang bersertifikat. Tahun ini, pihaknya akan mengejar proses sertifikasi dengan mendaftarkan sebanyak 376 bidang ke BPN melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL).

“Mudah-mudahan gol kita bisa meningkatkan di atas 50 persen. Aset-aset itu bisa menimbulkan pendapatan baru dalam optialisasi PAD. Kami akan memilah mana aset-aset yang berpotensi kita lakukan kerja sama pihak ketiga sehingga bisa menghasilkan,” tuturnya.

Diakuinya, BPKAD belum menghitung berapa pendapatan daerah yang akan masuk dari pemanfaatan aset yang dimiliki pemprov. Saat ini, pihaknya masih fokus untuk merapikan legalitas dari aset tersebut sehingga tidak bermasalah atau diserobot oleh pihak ketiga.

“Misal lahan kosong tidak termanfaatkan, strategis dan sudah bersertifikat kita bisa lakukan kerja sama dengan pihak ketiga berupa sewa atau KSP (kerja sama pemanfaatan). Kita sedang menata karena memang syarat utama kita memanfaatkan aset itu syaratnya sertifikasi,” (K4)