Sekda : Pemprov Banten Sudah Jalankan Demokratisasi

Sekda : Pemprov Banten Sudah Jalankan Demokratisasi
Rapat Koordinasi Pokja Indeks Demokrasi Indonesia di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten, KP3B, Curug Kota Serang (Rabu, 4/3/2020).

SERANG - Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten, Al-Muktabar,  menyebutkan Pemerintah Provinsi Banten sudah menjalankan demokratisasi dalam berbagai hal. Sekda menyebutkan, selama ini Pemprov Banten sudah membuka saluran aspirasi dari masyarakat. Salah satunya, dalam perencanaan pembangunan.

“Pemprov selalu menyelenggarakan musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang),” katanya saat menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi Pokja Indeks Demokrasi Indonesia di Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi Banten, KP3B, Curug Kota Serang (Rabu, 4/3/2020).

Dimana, lanjut Sekda, musrenbang tersebut diselenggarakan secara bottom up dari tingkat kelurahan sampai dengan nasional. Selain itu, ketika masyarakat menyampaikan aspirasi selalu berjalan lancar dan damai. “Ini bukti demokratisasi di Banten berjalan dengan baik,” tandasnya.

Sementara itu, Kepala Badan Kesbangpol Ade Ariyanto mengatakan, Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) di Provinsi Banten pada tahun 2018 berada dalam level sedang, yakni 73,78. Mengalami kenaikan dibandingkan dengan IDI tahun 2017 yang hanya mencapai 73,72.  Menurut Ade Ariyanto, IDI di Provinsi Banten berada di atas rata-rata nasional, dimana pada tahun 2018 mencapai  72,39 dan tahun 2017 mencapai 72,11.

Ade Ariyanto juga mengatakan,  IDI menggambarkan secara kuantitatif tentang kehidupan berbangsa dan bernegara. Selain itu, IDI juga merupakan ukuran kinerja pemerintahan.

Sementara itu, anggota Komisi I DPRD Provinsi Banten, Ria Mahdia Fitri mendorong Pemprov Banten untuk meningkatkan IDI di Provinsi Banten. Ria meminta pemerintah harus lebih membuka ruang kebebasan bagi masyarakat  untuk berkumpul dan berserikat.

Ria mengatakan, tantangan demokrasi di Banten adalah gesekan yang terjadi antar masyarakat. Salah satu contoh saat terjadi pemilihan anggota legislatif lalu. Menurutnya, gesekan tersebut terjadi karena kurangnya pendidikan politik dari pemerintah kepada masyarakat. Untuk itu, dirinya mendorong pemerintah, khususnya Badan Kesbangpol, untuk lebih memberikan pendidikan politik kepada masyarakat. (Sumber: Diskominfobanten)