BPKAD Provinsi Banten Gelar Apel Pagi Awal Bulan September 2025
Sumber Gambar : Ppid bpkadBanten – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten menggelar apel pagi awal bulan September 2025 di halaman kantor BPKAD Provinsi Banten. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh pejabat eselon III, eselon IV, pejabat fungsional, Aparatur Sipil Negara (ASN), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), serta pegawai non-PNS, Senin (8 Desember 2025).
Kepala BPKAD Provinsi Banten, Dr. Hj. Rina Dewiyanti, SE, M.Si., bertindak sebagai pembina apel. Petugas apel berasal dari Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi sub bidang kasda dengan pemimpin apel Tri May Lestari, SE., MM., MC Adya Hursi Susanti, pembaca Pancasila R. Wisnu Kuncoro Jati, pembaca UUD 1945 Linda Handayani, dan pembaca Panca Prasetya Korpri Yoga Rorinez Jeka Putra.
Dalam arahannya, Kepala BPKAD menekankan pentingnya kedisiplinan dan peningkatan kinerja pegawai untuk mendukung pencapaian target Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2025. Seluruh pegawai diimbau bekerja dengan fokus serta menjaga kualitas pengelolaan keuangan daerah.
Kepala BPKAD juga menyampaikan arahan Gubernur Banten agar seluruh pegawai bijak dalam menggunakan media sosial. Ia mengingatkan agar tidak mudah terprovokasi oleh isu yang belum jelas kebenarannya serta senantiasa menjaga perilaku yang baik di ruang digital.
Selain itu, apresiasi diberikan kepada Bidang Perencanaan dan Anggaran Daerah (PAD) atas kerja kerasnya dalam mengawal evaluasi Kementerian Dalam Negeri terkait perubahan APBD 2025. Ucapan terima kasih disampaikan sebagai bentuk dukungan terhadap upaya bersama mencapai kinerja optimal.
Evaluasi kedisiplinan juga menjadi perhatian utama. Kepala BPKAD mengingatkan seluruh pegawai untuk hadir tepat waktu dalam apel maupun saat jam kerja, sebagai wujud tanggung jawab dan profesionalisme di lingkungan kerja.
Menutup arahannya, Kepala BPKAD mengajak seluruh pegawai meningkatkan semangat kerja, menjaga kekompakan, dan terus berkontribusi aktif dalam mendukung pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, dan tepat sasaran.