Berita

SERANG – Mewakili Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Plt. Sekretaris BPKAD Provinsi Banten, Nugraha, S.E., M.Si., memimpin rapat koordinasi Work From Home (WFH) melalui Zoom Meeting bersama seluruh bidang dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BPKAD Provinsi Banten. Jalannya rapat dipandu oleh Kepala Sub Bagian Umum Pipit Silfiani, S.IP., M.Si. Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk memonitor pelaksanaan program kerja, mengevaluasi kinerja mingguan, serta memastikan seluruh target organisasi tetap berjalan optimal meskipun dilaksanakan dengan pola kerja WFH, Jumat (24/7/2026).

Dalam arahannya, Nugraha menegaskan bahwa pelaksanaan WFH tidak mengurangi kualitas pelayanan maupun capaian kinerja BPKAD. Seluruh bidang diminta tetap menjaga koordinasi, mempercepat penyelesaian program prioritas, serta memastikan setiap kegiatan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Ia juga meminta setiap unit kerja menyampaikan perkembangan pelaksanaan tugas dan berbagai kendala yang dihadapi agar dapat segera dicarikan solusi bersama.

Pada kesempatan tersebut, Bidang Perencanaan Anggaran Daerah melaporkan bahwa fokus kegiatan saat ini masih pada evaluasi raperda P2APBD kabupaten/kota TA 2025, penilaian rancangan KUA-PPAS kabupaten/kota Tahun Anggaran 2027, serta tindak lanjut hasil rapat Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Bidang ini juga tengah mempersiapkan penyesuaian pagu anggaran, termasuk penguatan alokasi belanja pegawai dan penataan anggaran pengelolaan Barang Milik Daerah agar sesuai dengan kebutuhan organisasi. Selain itu, tim tetap melakukan monitoring terhadap proses penyusunan dokumen perencanaan dan diproyeksikan pembahasan KUA-PPAS dapat disepakati pada minggu kedua bulan Agustus 2026.

Sementara itu, Bidang Barang Milik Daerah (BMD) menyampaikan sejumlah capaian, di antaranya penyelesaian draf jawaban hasil review Inspektorat terhadap RKBMD, penyusunan berita acara hasil rekonsiliasi, percepatan tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK Tahun 2025, serta identifikasi berbagai indikator pendukung penilaian Indeks Pengelolaan Aset (IPA). Bidang BMD juga tengah menyiapkan draf Surat Keputusan penghapusan kendaraan dinas dan aset lainnya, melakukan verifikasi usulan penghapusan aset dari OPD, serta memperkuat koordinasi dengan Inspektorat dan UPT untuk memenuhi indikator penilaian pengelolaan aset daerah secara optimal.

Dari sisi UPT Pengelolaan Barang Milik Daerah, dilaporkan bahwa kegiatan difokuskan pada fasilitasi orientasi bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), pengembangan website resmi UPT dengan domain banten.go.id, penyusunan media sosial sebagai sarana promosi pemanfaatan aset daerah, percepatan program sertifikasi aset, serta identifikasi aset idle melalui kajian Highest and Best Use (HBU) untuk mendukung optimalisasi pemanfaatan aset daerah dan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Menanggapi laporan tersebut, Nugraha meminta Sekretariat segera menindaklanjuti persiapan Budaya Kerja Award, penyusunan peta jabatan sesuai struktur organisasi yang berlaku, serta mengikuti berbagai agenda evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan SPIP Terintegrasi bersama BPKP. Ia juga meminta Bidang Akuntansi mempercepat penyusunan prognosis keuangan, monitoring laporan mingguan kepada pimpinan dan Kementerian Dalam Negeri, serta mendorong percepatan penyaluran dana yang masih dalam proses dengan memperkuat koordinasi bersama seluruh OPD.

Secara terpisah, Kepala BPKAD Provinsi Banten, Dr. Mahdani, S.E., S.T., M.Si., M.M., menegaskan bahwa pelaksanaan WFH harus tetap menghasilkan kinerja yang optimal, produktif, dan terukur. Menurutnya, transformasi pola kerja bukan menjadi hambatan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat maupun kepada perangkat daerah.

Pelaksanaan Work From Home harus dimanfaatkan untuk meningkatkan efektivitas koordinasi, mempercepat penyelesaian program prioritas, dan menjaga kualitas pelayanan publik. Seluruh jajaran BPKAD harus terus memperkuat sinergi, disiplin, serta memastikan setiap target pengelolaan keuangan dan aset daerah dapat tercapai secara akuntabel, transparan, dan tepat waktu, ujar Mahdani.

Melalui rapat koordinasi rutin ini, BPKAD Provinsi Banten berkomitmen terus memperkuat komunikasi, meningkatkan pengawasan pelaksanaan program kerja, serta menjaga konsistensi pencapaian target pembangunan daerah guna mewujudkan tata kelola keuangan dan aset daerah yang semakin profesional, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.