Berita

SERANG – Mewakili Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Plt. Sekretaris BPKAD Provinsi Banten, Nugraha, S.E., M.Si., memimpin Rapat Koordinasi Work From Home (WFH) melalui Zoom Meeting bersama seluruh bidang dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BPKAD Provinsi Banten, Jumat (31/7/2026). Kegiatan yang dipandu Kepala Subbagian Umum, Pipit Silfiani, S.IP., M.Si., tersebut menjadi sarana evaluasi pelaksanaan tugas sekaligus penguatan koordinasi antarbidang.

Dalam arahannya, Nugraha mengawali rapat dengan mengajak seluruh peserta bersyukur atas kesempatan mengikuti Zoom WFH pada hari terakhir bulan Juli 2026. Ia kemudian mengingatkan seluruh bidang agar segera menyelesaikan dan menyampaikan laporan realisasi program, kegiatan, serta laporan keuangan sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Menurutnya, ketepatan waktu penyampaian laporan merupakan bagian penting dari akuntabilitas kinerja pemerintah.

Nugraha juga menyampaikan apresiasi atas selesainya penyusunan Laporan Semester I dan Prognosis Enam Bulan Berikutnya APBD Pemerintah Provinsi Banten yang telah disampaikan tepat waktu kepada DPRD Provinsi Banten dan Kementerian Keuangan. Sementara itu, penyampaian laporan kepada Kementerian Dalam Negeri diminta terus dipantau hingga seluruh proses administrasi dinyatakan selesai.

Keterlambatan penyampaian laporan kepada Kementerian Keuangan dapat berdampak pada pemberian sanksi. Karena itu, saya mengapresiasi kerja sama seluruh jajaran sehingga kewajiban tersebut dapat dipenuhi tepat waktu, ujarnya.

Di akhir arahannya, Nugraha mengingatkan seluruh pegawai untuk senantiasa menjaga integritas dalam menjalankan tugas dan fungsi, serta mendukung peningkatan Indeks Pencegahan Korupsi Daerah (IPKD) melalui pelaksanaan pekerjaan yang transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan.

Pada kesempatan tersebut juga disampaikan bahwa penyaluran Bagi Hasil Pajak (BHP) Rokok kepada pemerintah kabupaten/kota telah mencapai kesepakatan sehingga dapat segera ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang berlaku.

Dari Bidang Anggaran dilaporkan bahwa proses penandatanganan Surat Keputusan Gubernur masih menunggu penyelesaian di tingkat pimpinan. Berkas saat ini berada di Wakil Gubernur dan diharapkan segera diteruskan kepada Gubernur Banten untuk ditandatangani sehingga proses pencairan dapat berjalan sesuai jadwal.

Selain itu, Bidang Anggaran melaporkan pelaksanaan fasilitasi evaluasi RKPD Tahun 2027 bersama Bappeda, monitoring Universal Coverage Jamsostek bersama BPJS Ketenagakerjaan, serta penilaian rancangan KUA-PPAS Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2027 yang dilaksanakan secara luring di BPKAD Provinsi Banten karena memerlukan pembahasan dokumen secara intensif. Sejumlah pegawai tetap melaksanakan Work From Office (WFO) guna mendukung proses evaluasi dan pembahasan APBD. Bidang Anggaran juga menyampaikan bahwa pembahasan KUA-PPAS masih menunggu jadwal resmi dari Badan Anggaran DPRD Provinsi Banten.

Sementara itu, Bidang Barang Milik Daerah (BMD) melaporkan persiapan penyusunan Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah (RKBMD) Perubahan serta tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK atas LKPD Tahun 2025. Bidang BMD juga terus mengembangkan aplikasi pengelolaan aset melalui koordinasi dengan Diskominfo Provinsi Banten terkait peningkatan kapasitas server. Proses migrasi saldo awal persediaan dari database tahun 2025 ke tahun 2026 telah berjalan dengan baik dan modul pengeluaran persediaan ditargetkan mulai aktif pada awal pekan depan.

Selain itu, Bidang BMD tengah menindaklanjuti hibah Pemerintah Kabupaten Tangerang untuk perluasan Puskesmas Teluknaga, monitoring dan evaluasi usulan penghapusan aset di SMA Negeri 2 Kota Cilegon, penyusunan draf Surat Keputusan penghapusan barang inventaris hasil lelang, tindak lanjut inventarisasi Barang Milik Daerah sesuai ketentuan, serta permohonan penilaian aset bangunan di SMA Negeri 14 Kabupaten Pandeglang. Koordinasi penetapan sasaran IPKD juga terus dilakukan agar target kinerja masing-masing bidang dapat ditetapkan secara lebih terukur.

Dari sisi UPT Pengelolaan Barang Milik Daerah, dilaporkan bahwa Kepala UPT berhalangan mengikuti Zoom karena mendampingi Kepala BPKAD dalam kunjungan ke aset tanah milik Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai bagian dari rencana pengembangan pusat pengolahan organik. UPT juga mengikuti rapat bersama Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal terkait penyediaan lahan, melanjutkan penyusunan dokumen inovasi daerah untuk pengembangan aplikasi OPTIMA, memenuhi indikator pengelolaan BMD, menyusun laporan realisasi anggaran bulan Juli, mengelola administrasi persuratan, publikasi media sosial dan website, serta mengoordinasikan penyelesaian e-Kinerja Harian seluruh pegawai.

UPT turut melaporkan bahwa identifikasi aset idle telah selesai dilaksanakan dan hasilnya segera disusun sebagai bahan tindak lanjut rencana pemanfaatan. UPT mengusulkan percepatan proses Berita Acara Serah Terima (BAST) dari pengguna barang kepada pengelola barang agar pengelolaan terhadap aset idle dapat segera diubah status fungsinya menjadi properti investasi dan segera dapat dipromosikan kepada calon mitra investasi.

Menanggapi laporan tersebut, Nugraha mengapresiasi progres yang telah dicapai dan meminta Sekretariat segera menindaklanjuti hasil koordinasi bersama bidang terkait. Ia menekankan pentingnya memperkuat sinergi antara UPT dan Bidang Barang Milik Daerah agar seluruh proses administrasi, pengelolaan aset, serta penyelesaian tindak lanjut dapat berjalan efektif, tepat waktu, dan sesuai ketentuan.

Secara terpisah, Kepala BPKAD Provinsi Banten, Dr. Mahdani, S.E., S.T., M.Si., M.M., menegaskan bahwa pelaksanaan Work From Home bukan hanya bentuk penyesuaian pola kerja, tetapi juga harus mampu menjaga produktivitas, kualitas pelayanan publik, serta memperkuat tata kelola pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas. Ia berharap seluruh jajaran BPKAD terus meningkatkan koordinasi, disiplin, dan kolaborasi dalam mendukung tercapainya target pembangunan serta pengelolaan keuangan dan aset daerah yang semakin baik.