Berita

Serang – Memasuki minggu ketiga penerapan pola kerja fleksibel, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten memperketat monitoring pelaksanaan Work From Home (WFH) dengan menekankan peran aktif kepala bidang (kabid) dalam memastikan kinerja pegawai tetap optimal, Jumat (24/4/2026).

Pada minggu ketiga ini, komposisi kerja ditetapkan 30 persen pegawai bekerja dari kantor (WFO) dan 70 persen bekerja dari rumah (WFH). Pegawai yang menjalankan WFO umumnya karena adanya pekerjaan yang tidak dapat diselesaikan dari rumah, seperti penataan arsip maupun tugas tertentu atas arahan pimpinan, sesuai Surat Edaran Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2026.

Kepala BPKAD Provinsi Banten, Dr. Mahdani, S.E., S.T., M.Si., M.M., menegaskan bahwa keberhasilan pola kerja fleksibel sangat ditentukan oleh pengawasan di tingkat unit kerja. Ia menyebut peran kabid menjadi kunci dalam menjaga produktivitas pegawai meskipun bekerja dari rumah.

“Monitoring harus berjalan aktif, tidak hanya administratif tetapi juga substantif. Kabid harus memastikan seluruh pegawai tetap bekerja secara optimal,” tegasnya saat memimpin rapat koordinasi daring yang digelar dalam tiga sesi.

Sekretaris BPKAD Provinsi Banten, Agus Setiyadi, S.H., M.Si., menambahkan bahwa pengawasan berjenjang menjadi kunci pelaksanaan WFH. Setiap kabid dan pejabat eselon IV diminta melakukan kontrol langsung terhadap presensi, aktivitas, hingga output kerja pegawai.

Sebagai penguatan, tim BPKAD melakukan pengecekan langsung ke rumah pegawai di wilayah Kota Serang. Hasil monitoring menunjukkan pegawai tetap disiplin dan responsif, meskipun terdapat beberapa yang beralih dari WFH ke WFO karena tuntutan pekerjaan yang tidak dapat dilakukan dari rumah.

Di sisi lain, BPKAD juga memfasilitasi pemeriksaan oleh BPKP Perwakilan Banten di kantor BPKAD. Aktivitas pelayanan tetap berjalan normal, termasuk menerima kunjungan dari OPD, terutama dari Dinas Pendidikan serta sekolah tingkat SMAN dan SMKN yang melakukan koordinasi terkait pengelolaan keuangan dan aset daerah.

Dalam rapat evaluasi, para kepala bidang menyampaikan progres pekerjaan dan komitmen menjaga kinerja. Dengan penguatan peran kabid serta monitoring berkelanjutan, BPKAD Provinsi Banten memastikan penerapan WFH tetap berjalan efektif, transparan, dan akuntabel tanpa mengurangi kualitas layanan.