Berita Pemprov Banten

SERANG - DPRD Provinsi Banten mengapresiasi capaian pendapatan asli daerah (PAD) Pemprov Banten. Optimalisasi sektor tersebut dibutuhkan untuk meningjatkan kemandirian Provinsi Banten sebagai daerah otonom.

Seperti diketahui, Perubahan APBD Banten tahun anggaran 2019 mencaapi Rp12,64triliun. Dari angka tersebut, nilai PAD mencapai Rp7,88 triliun.

Sementara untuk APBD 2020 saat ini nilainya mencapai Rp13,21 triliun. Untuk PAD sendiri ditargetkan mencapai Rp8,15 triliun.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Banten Gembong R Sumedi mengatakan, untuk melakukan pembangunan daerah harus dibarengi dengan pendapatan daerah sebagai pembiayaannya. Untuj saat ini, pihaknha cukup mengapresiasi capaian yang diraih Pemprov Banten.

"Bangga atas keberhasilan secara kemandirian. Dapat mengoptimalisasikan PAD Provinsi Banten. Nomor dua terbesar nasional," ujarnya, Jumat (28/2).

Mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang itu meminta, pemprov untuj terus menggali potensi pendapatan daerah yang ada. Salah satunya mengoptimalkan aset yang dimiliki sebagau sumber PAD yang baru.

"Mudah-mudahan terus kita pertahankan. Komisi III akan terus secara konsisten untuk mengawal," katanua.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten Opar Sohari membenarkan, secara nasional PAD Banten menjadi kedua terbesar di tingkat nasional setelah DKI Jakarta. "Ini cukup membanggakan," tegasnya.

Sebagai bentuk optimalisasi ke depan, pihaknha akan menyinkronkan kebijakan-kebijakan yang sudah digariskan secara nasional. Hal itu akan dituangkan dalam rencana kerja (renja) Bapenda Banten 2021.

"Serta membahas rancangan kerja perangkat daerah provinsi; evaluasi pelaksanaan renja perangkat daerah provinsi;, tujuan, sasaran, dan program kegiatan; serta indikator kinerja dan kelompok sasaran,"  tuturnya. (K4)