Penanganan Korona, Pemprov Banten Geser Anggaran Rp107 Miliar
Sumber Gambar :SERANG - Pemrpov Banten melakukan pergeseran anggaran di sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) pada tahun anggaran 2020 mencapai Rp107 miliar. Pergeseran dilakukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan upaya pencehahan dan penanganan pandemik virus korona atau Covid-19 di Banten.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan, pergeseran anggaran menindaklanjuti arahan dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian. Hal yang sama juga diinstruksikan langsung oleh Gubernur Banten Wahidin Halim.
"Kami merespon apa yang memang menjadi kebutuhan," ujarnya, Senin (23/3).
Ia menjelaskan, adapun pergeseran anggaran yang dilakukan terjadi untuk program kegiatan di sejumlah OPD. Rinciannya, Badan Pendapafan Daerah (Bapenda) Rp20 miliar, Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Pemukiman (DPRKP) Rp23,7 miliar. Selanjutnya Dinas Kesehatan (Dinkes) Rp50 miliar dan dari kegiatan pejabat pengelola keuangan daerah (PPKD) senilai Rp14 miliar.
"Jumlah pergeserannya Rp107 miliar. Dengan demikian anggaran DTT (dana tak terduga) sebelumnya Rp45 miliar maka sesudahnya (pergeseran anggaran) menjadi Rp152,7 miliar," katanya.
Sekretaris BPKAD Provinsi Banten Dwi Sahara mengatakan, pada tahun anggaran 2020 dana TT yang tersedia adalah senilai Rp45 miliar. Dari anggaran yang tersedia itu, sebagian sudah terpakai.
"Ini kita sudah salurkan. Pertama waktu awal tahun kita ada musibah longsor dan banjir bandang Rp2,49 miliar," ujarnya.
Ia menjelaskan, masih dari kejadian yang sama anggaran juga terpakai untuk pembanguna jembatan. Pengajuan telah dilayangkam oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) senilai Rp29,4 miliar. Meski demikian, anggaran itu belum dicairkan karena ada beberapa persyaratan yang harus dilengkapi terlebih dahulu.
Selanjutnya terkait kejadian luar biasa (KLB) Covid-19 dari Dinkes sudah mengajukan penggunaan dana TT. Sudah ditindaklanjuti dengan melakukan pencairan senilai Rp10,065 miliar untuk keperluan sarpras dan tenaga kesehatan.
"Jadi total dari Rp45 miliar kita sudah keluarkan Rp41,94 miliar. Jadi masih ada tersisa Rp3,036 miliar yang bisa digunakan untuk bencana," katanya. (K4)