Penyerahan LKPD, Pemprov Banten Bakal Buat Terobosan

Sumber Gambar :

SERANG - Pemprov Banten bakal membuat sebuah terobosan dalam penyerahan laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran (TA) 2019. Jika dalam aturannya paling lambat diserahkan per Maret TA berikutnya, akan tetapi pemprov ingin menyerahkannya lebih cepat yakni pada 31 Januari mendatang.  

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Rina Dewiyanti mengatakan, secara aturan penyerahan LKPD paling lambat diserahkan pada Maret. Meski demikian Pemprov Banten ingin membuat terobosan dengan menyerahkan LKPD jauh lebih awal.

"Ingin ada percepetan sesuai kebijakan Pak Gubernur (Banten, Wahidin Halim). Kita harus jadi yang terdepan," ujarnya, Selasa (14/9/2020).

Mantan Kepala BPKAD Kabupaten Lebak itu menuturkan, melalui percepatan tersebut pihaknya menargetan penyerahan LKDP TA 2019 ke BPK sudah bisa dilakukan pada 31 Januari mendatang. Terkait hal tersebut pemprov sudah menekanakn penyerahan laporan keuangan dari seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sudah dilakukan per 10 Januari lalu.

"Kami di BPKAD lalu melakukan kompilasidari laporan seluruh OPD. Menyatukannya menjadi LKD," katanya.

Pemprov Banten, kata dia, selalu menyatakan komitmennya dalam realisasi terobosannya itu. Bahkan gubernur telah berulang kali melakuan penguatan dalam setiap kesempatan. Baik dalam rapat pimpinan, briefing dan rapat internal. "Perlu komitmen bersama karena kita ingin melakukan lompatan besar," ungkapnya.

Rina menegaskan, meski penyerahan LKPD dipercepat hingga dua bulan namun dia memastikan akurasi penyajian dokumen tersebut tetap terjaga. Percepatan tersebut tidak akan mengurangi ketelitian pelaporan.

"Kami periksa secara horizontal dan vertikal agar balance. Prinsipnya itu cepat, akurat, efektif dan efisien," tuturnya.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, agar terobosan itu bisa terus bisa terlaksana seterusnya, dia meminta seluruh OPD fokus dalam pelaksanaan program kegiatan pada TA 2020. Pria yang akrab disapa WH itu menginstruksikan agar program fisik sudah rampung pada Oktober 2020.

"Target pekerjaan fisik TA 2020 Oktober sudah harus selesai. Break down di masing-masing dinas. Januari lelang, Februari pelaksanaan, Oktober selesai. Nanti Oktober atau November anggaran tahun 2021 sudah ditetapkan," ujarnya. (Red)


Share this Post