Berita Pemprov Banten

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten melaksanakan rapat koordinasi pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten triwulan II tahun anggaran 2024, di Tangerang, Jumat (2/8/2024).

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh 8 Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, dan dibuka secara resmi oleh Plh Sekretaris Daerah Virgojanti.

Kepala BPKAD Banten, Rina Dewiyanti menyampaikan rakor ini dalam rangka mengukur kinerja masing – masing Kabupaten/Kota dengan tujuh penilaian yang sudah ditetapkan oleh BPKAD Banten.

“Tujuh indikator penilaian ini sebagai indikator bahwa 8 Kabupaten / Kota ini layak mendapatkan penghargaan,” katanya.

Dikatakan Rina Dewiyanti, terdapat amanat dari Kemendagri untuk melaksanakan rapat koordinasi minimal tiga kali dalam setahun untuk rakot dengan Kabupaten / Kota dalam rangka memberikan pembinaan dan pengawasaan.

“Ini sesuai dengan amanat dari Mendagri, Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang ada daerah melakukan minimal tiga kali dalam setahun untuk melaksanakan rapat koordinasi dengan 8 Kabupaten / Kota yang bertujuan untuk memberikan pengawasaan dan pembinaan,” ujarnya.

Tujuh indikator sebagai penilaian ditetapkan bersama tim penilai dari Bapenda, dan Inspektorat, serta Ekbang. “Kita bersinergi dengan melihat berbagai aspek,” tuturnya.

Salah satunya, kata Rina Dewiyanti, mendapatkan indikator terbesar dengan capaian MCP di tahun 2023. Di MCP tersebut, Kepala BPKAD Banten menambahkan, terdapat tujuh area penilaian sudah menggambarkan proses pengelolaan di Kabupaten / Kota.

"Mulai dari perencanaan penganggaran hingga BUMD. Ada tentang ASNA, tentang pengadaan barang jasanya, dan pengelolaan desa bagi Kabupaten/Kota,” ungkapnya.

Tujuh indikator ini mencerminkan bahwa apabila nilainya besar menunjukkan mereka sudah bekerja dengan baik dalam rangka tata kelola keuangan daerah.

Rina Dewiyanti juga melihat di triwulan I yang menjadikan evaluasi bagi Kabupaten / Kota mengalami kinerja pertumbuhan.

“Baik dari aspek pendapatan dan belanja. Tetapi tidak terlalu signifikan, hampir Kabupaten/Kota bisa menjaga ritme terhadap anggaran kas atau rencana yang sudah dicanangkan,” ucapnya.

Tak hanya itu, target adanya rapat koordinasi yang dilaksanakan oleh BPKAD Banten ini memastikan Gubernur sebagai wakil pemerintah pusat yang ada di daerah melakukan pembinaan untuk Kabupaten/Kota.

“Targetnya ada mereka bisa efektif, akuntabel, efisien, dan transparan dalam rangka tata kelola keuangan di Kabupaten/Kota, mengikuti juga dinamika perkembangan tentang alur keuangan,” ucapnya.

Dalam kesempatan yang sama, Plh Sekretaris Daerah Provinsi Banten Virgojanti mengajak Pemerintah Kabupate/Kota agar belanja pemerintah berdampak pada investasi daerah.

Saat ini, kata Virgojanti, Provinsi Banten menempati posisi kelima besar nasional dalam realisasi investasi.

“Jadi, bagaimana kita mengelola keuangan daerah mempunyai dampak terhadap investasi. Tentunya dari sisi belanja pembangunan,” tuturnya.

Virgojanti juga berharap apa yang sudah dibangun dari dana APBD bisa memberikan manfaat yang berkesinambungan.

“Baik itu dari investasi di daerah, dampak ekonomi bagi masyarakat, maupun dalam rangka penanganan kemiskinan,” katanya.

Tak hanya itu, Plh Sekda Banten juga mengapresiasi atas penghargaan kepada Pemerintah Daerah se-Provinsi Banten tentang opini Wajar Tanpa Pengeculian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk APBD tahun 2023.

Dalam rakor tersebut, Virgojanti mengatakan Pemprov Banten memberikan penghargaan yang diharapkan menjadi semangat dalam menatakelola keuangan daerah.***