Berita Pemprov Banten

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten melalui bidang Barang Milik Daerah (BMD) melakukan rekonsiliasi data aset dan data persediaan tahun 2023 triwulan IV di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten, di Aula BPKAD Banten, Senin pagi (4/12/2023).

Kegiatan rekonsiliasi tersebut digelar selama 3 hari, Senin (4/12/2023) sampai dengan Rabu (6/12/2023). Di hari pertama, seluruh pengurus barang pengguna dan pengurus barang pembantu di Pemprov Banten pun hadir dalam rekonsiliasi kali ini.

Dalam sambutannya, Sub Bidang Penatausahaan dan Pelaporan BMD, Ande Ruchiyat, SE, MM menyampaikan bahwa rekonsiliasi itu dilakukan dalam rangka mitigasi resiko akhir tahun anggaran 2023.

"Ini  kita lakukan untuk mitigasi resiko akhir tahun 2023 untuk percepatan realisasi BMD Tahun Anggaran 2023,” katanya.

Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, Raden Berly Rizki Natakusumah, SH, M.Si menjelaskan rekonsiliasi ini juga dalam rangka memberikan satu data yang valid.

“Jadi rekon ini dalam rangka memberikan satu data yang memang valid dari sisi akuntabilitas dan kemudian yang berkaitan langsung untuk memberikan evaluasi kepada pengurus barang untuk percepatan penyelesaian laporan BMD,” jelasnya.

Berly pun mengungkapkan tujuan dari rekon ini untuk memberikan data yang valid dari sisi angka dan juga memberikan semangat kepada pengurus barang.

“Tujuannya untuk memberikan data yang valid dari sisi angka dan memberikan semangat agar bisa menyelesaikan pekerjaan – pekerjaan yang ada,” ungkapnya.

Untuk evaluasi rekonsiliasi ini, kata Kabid Pengelolaan BMD, adanya keterlambatan capaian realisasi dari sisi realisasi belanja modal.

“Ini yang menjadi perhatian di tahun 2023, karena memang ada beberapa kondisi yang bisa dikatakan tidak lazim dibandingkan tahun – tahun sebelumnya. Kedepan tentunya akan menjadi perhatian untuk seluruh OPD dalam rangka realisasikan belanja modal untuk meningkatkan capaian kinerja maupun realisasi dalam melaksanakan pembangunan di Provinsi Banten,” katanya.

Untuk permasalahan yang ada di Pengelolaan BMD, Menurut Berly, dikarenakan kesibukan dari seluruh pengurus barang atau lainnya sehingga data yang disajikan dalam sistem informasi aset itu belum sinkron dengan data realisasi belanja modal yang ada.

“Hal ini juga yang menjadi motivitasi kami untuk bisa memberikan support kepada seluruh OPD khususnya pengurus barang agar segera menyelesaiakan pekerjaanya,” jelasnya.

Tak hanya itu, Kabid Pengelolaan BMD mengungkapkan strategi untuk di tahun 2024 yang akan dilaksanakan yaitu penguatan support sistem.

“Penguatan support sistem itu sebenarnya sudah ada, tinggal kebijakan – kebijakan yang mungkin bisa dihasilkan dalam rangka percepatan realisasi BMD itu bisa diterapkan di tahun 2024,” tuturnya.