Berita

SERANG – Mewakili Kepala BPKAD Provinsi Banten, Plt. Sekretaris BPKAD Provinsi Banten, Nugraha, S.E., M.Si., memimpin rapat koordinasi Work From Home (WFH) melalui Zoom Meeting bersama seluruh bidang dan Unit Pelaksana Teknis (UPT) di lingkungan BPKAD Provinsi Banten. Jalannya rapat dipandu oleh Kasubag Umum Pipit Silfiani, S.IP., M.Si. Rapat tersebut membahas evaluasi kinerja Semester I Tahun Anggaran 2026 sekaligus percepatan pelaksanaan program strategis BPKAD, Jumat (26/6/2026).

Dalam arahannya, Nugraha meminta seluruh bidang segera melakukan evaluasi terhadap capaian fisik dan realisasi keuangan menjelang berakhirnya Semester I Tahun 2026. Ia juga menekankan pentingnya percepatan penyelesaian dokumen pertanggungjawaban (SPJ) agar target kinerja dan realisasi anggaran dapat dicapai sesuai perencanaan.

Selain melakukan evaluasi kinerja, Nugraha menyampaikan bahwa usulan perubahan Struktur Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) BPKAD saat ini masih berproses di Kementerian Dalam Negeri. Berdasarkan hasil koordinasi yang telah dilakukan, proses tersebut menunjukkan perkembangan yang positif dan saat ini BPKAD masih menunggu tindak lanjut dari pemerintah pusat.

Dalam kapasitasnya sebagai Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi, Nugraha juga melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas Subbidang Akuntansi, Subbidang Perbendaharaan, dan Subbidang Kas Daerah. Seluruh jajaran diminta mempercepat penyelesaian administrasi serta mempersiapkan dukungan terhadap agenda Rapat Paripurna DPRD Provinsi Banten pada pekan depan.

Pada kesempatan yang sama, Bidang Perencanaan Anggaran Daerah melaporkan hasil sosialisasi mengenai perubahan verifikasi, klasifikasi, dan kodefikasi belanja yang akan diterapkan pada Tahun Anggaran 2027. Bidang tersebut juga menyampaikan perkembangan penyusunan RKPD, pelaksanaan fasilitasi pemerintah kabupaten/kota, serta proses tagging pada aplikasi SIPD sebagai bagian dari penyusunan APBD Tahun Anggaran 2027.

Sementara itu, Bidang Barang Milik Daerah melaporkan progres penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK, pelaksanaan review dokumen pengelolaan Barang Milik Daerah bersama Inspektorat, penyusunan administrasi penghapusan aset, serta berbagai proses administrasi pengelolaan aset daerah sesuai ketentuan yang berlaku.

UPT Pengelolaan Barang Milik Daerah turut menyampaikan perkembangan kegiatan pengamanan aset melalui pengukuran sejumlah ruas jalan di Kabupaten Lebak, penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) pemanfaatan aset, persiapan penilaian lokasi pembangunan Stasiun Pengisian Kendaraan Listrik Umum (SPKLU), serta tindak lanjut permohonan pemanfaatan aset daerah oleh Koperasi Merah Putih.

Kepala BPKAD Provinsi Banten, Dr. Mahdani, S.E., S.T., M.Si., M.M., mengatakan evaluasi yang dilakukan secara berkala merupakan instrumen penting untuk memastikan seluruh program dan kegiatan berjalan sesuai target yang telah ditetapkan. Menurutnya, evaluasi tersebut menjadi bagian dari upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan program, memperkuat koordinasi antarbidang, serta memastikan pengelolaan keuangan dan aset daerah dilaksanakan secara transparan, akuntabel, dan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui rapat koordinasi tersebut, BPKAD Provinsi Banten berkomitmen untuk terus memperkuat sinergi antarbidang, mengoptimalkan capaian kinerja Semester I Tahun Anggaran 2026, mempercepat pelaksanaan program strategis, serta meningkatkan kualitas pelayanan dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).