Berita Pemprov Banten

SERANG - Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT Agrobisnis Banten Mandiri (ABM) menargetkan memiliki omzet hingga Rp44 miliar di 2021. Hal itu diperoleh dari pengembangan penyertaan modal awal yang akan diberikan Pemprov Banten senilai Rp75 miliar. Adapun bisnis yang akan dikembangkan adalah di bidang pertanian dan peternakan.

Ketua Komisi III DPRD Provinsi Banten Gembong R Sumedi mengatakan, hingga saat ini BUMD PT ABM total memiliki Rp75 miliar. Pertama sebesar Rp10 miliar dari Perubahan APBD 2020 dan telah cair di 29 Desember lalu. Selanjutnya Rp65 miliar di APBD 2021 dan dijadwalkan cair pada Februari ini.

"Mudah-mudahan kalau sesuai dengan skema di Februari cairnya. Jadi BUMD ini punya modal untuk operasional Rp75 miliar," ujarnya, belum lama ini.

Mantan Wakil Ketua DPRD Kabupaten Serang itu mengungkapkan, dari skema itu juga PT ABM menargetkan bisa memeroleh omzet hingga 58 persen dari modal yang diberikan. Jika dikalkulasikan, perusahaan plat merah milik Pemprov Banten itu berjanji untuk memperoleh omzet hingga Rp44 miliar.

"Omzet diharapkan Rp44 miliar dari Rp75 miliar. Itu yang diharapkan bisa dicapai," katanya.

Disinggung soal deviden atau kontribusi terhadap pendapatan asli daerah (PAD), Gembong mengaku belum mendapat informasi lanjutan dari PT ABM. Saat ini fokusnya adalah bagaimana agar BUMD bisa mengoptimalkan modal yang telah disetorkan.

"Belum,  misalkan sekian persen, 10 persen (dari omzet Rp44 miliar) maka Rp4 miliar. Tetapi belum disebutkan, mereka baru bicara omzet. Kalau bicara PAD kan harus RUPS (rapat umum pemagang saham), berapa deviden yang akan diserahkan," ungkapnya.

Lebih lanjut dipaparkan Gembong, untuk merealisasikan target tersebut PT ABM akan melaksanakan sejumlah rencana bisnisnya. Pertama adalah menyerap beras dari petani lokal agar tidak keluar Banten. Menurutnya, selama ini produksi beras lokal banyak dibawa keluar daerah dan kembali lagi ke Banten dengan harga yang lebih mahal. Dengan demikian, akan tercipta cadangan beras daerah yang baik.

"Mengantisipasi produksi beras yang melimpah harga turun, enggak ada yang beli dari petani. Itu yang diharapkan fungsi BUMD Agrobisnis bisa ke sana. Beras dari petani bisa diserap untuk dijual ke masyarakat Banten," tuturnya.

Untuk menguatkan rencana tersebut, badan usaha itu juga akan membangun penggilingan beras modern sehingga padi bisa diolah di Banten. Selanjutnya adalah menjalin kemitraan dengan petani jahe merah dan gula aren. PT ABM akan menyerap produk untuk selanjutnya dipasarkan.

"Kemudian juga menyediakan ternak terutama untuk menghadapi Idul Adha. Mereka akan mendatangkan hewan ternak dari timur Indonesia Provinsi NTT, NTB. Kerja sama  dengan (perusahaan) pakan ternak, kan banyak di Banten," ujarnya. 

Direktur Operasional PT ABM Ilham Mustofa membenarkan, pihaknya telah menerima penyertaan modal awal senilai Rp10 miliar pada tahun anggaran 2020 dan akan ditambah Rp65 miliar di tahun ini. Untuk tahun pertama operasional pihaknya akan lebih memfokuskan ada pengadaan alat produksi. 

Salah satunya adalah dua unit penggilingan padi yang dengan total kapasitas 100 ton per hari. Fasilitas itu akan ditempatkan satu di wilayah Banten Utara dan satu lagi di Banten Selatan.

"Penggilingan beras modern sehingga beras dari petani bisa diserap dengan optimal. Sehingga hasilnya bisa maksimal untuk produksi beras premium," katanya. Masih menurut Ilham, bisnis berikutnya yang akan dijalankan adalah membangun peternakan sapi perah. Sebab, Banten merupakan satu-satunya provinsi yang belum memiliki usaha tersebut. Rencanannya, usaha peternakan itu akan ditempatkan di atas lahan seluas 10 hektare.

"Kita hadirkan, kita bangun peternakannya dengan standar yang bagus sehingga nanti akan tumbuh peternak rakyatnya. Adapun calon lokasinya berada di dua daerah yaitu Kecamatan Gunungsari (Kabupaten Serang) dan Kecamatan Mandalawangi (Kabupaten Pandeglang)," pungkasnya. (K4) [12.25, 18/2/2021] Dewa Banpos: Tahun Ini, Pemprov Banten Bangun 34 Unit Sekolah Baru

LEBAK - Gubernur Banten Wahidin Halim mengungkapkan, tahun ini Pemperov Banten akan membangun 34 unit sekolah baru (USB) untuk tingkat SMA/SMK dan Sekolah Khusus (SKh) negeri. Di Kabupaten Lebak sendiri, akan dibangun 13 unit bagi yang masih menumpang di sekolah lain (filial) atau belum memiliki gedung sendiri. 

Hal tersebut diungkap oleh pria yang akran disapa WH itu saat berkunjung ke SMAN 4 Rangkasbitung  yang masih menumpang di SDN 1 Citeras, Kampung Kalapa Tilu, Desa Citeras, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Rabu, (17/2/2021). "Di SDN 1 Citeras yang selama ini menjadi tempat bagi SMAN 4 Rangkasbitung," ujar gubernur

Mantan Walikota Tangerang itu menegaksan, langkah itu sebagai salah satu bentuk komitmen pada misi meningkatkan akses dan pemerataan pelayanan pendidikan berkualitas. Pemprov Banten melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) pada 2021 ini akan membangun 34 USB SMA/SMK dan SKh negeri yang menjadi kewenangan Pemprov Banten atau sebanyak 435 ruang kelas baru (RKB). 

Masih menurut gubernur, sebanyak 13 SMA/SMK negeri yang menjadi kewenangan Pemprov Banten di wilayah Kabupaten Lebak belum memiliki gedung sekolah sendiri. Seluruhnya akan dibangun pada di 2021.

"Tahun ini kita harapkan bisa membangun dan menyelesaikan gedung sekolah yang berstandar," ungkapnya.

Pada kesempatan yang sama, mantan anggota DPR RI itu juga mengunjungi calon lokasi pembangunan Gedung SMAN 4 Rangkasbitung yang masih di kecamatan yang sama.

Sementara itu, Kepala Dindikbud Provinsi Banten Tabrani mengatakan, ada 13 sekolah SMA/SMK negeri di kabupaten Lebak yang menjadi kewenangan Pemprov Banten masih menumpang di sekolah lain.

”Rencananya akan dibangun tahun ini dengan menggunakan anggaran (APBD) murni 2021,” jelasnya.

Dikatakan, 13 sekolah itu menumpang belajar di gedung SD dan SMP serta madrasah yang dikelola oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Lebak dan masyarakat setempat. 

”Kami berkomitmen menyediakan sekolah yang layak pada jenjang pendidikan SMA dan SMK di Provinsi Banten. Karena saat ini Pemprov Banten fokus pada peningkatan daya saing sumber daya manusia melalui peningkatan mutu pelayanan dan infrastruktur pendidikan,” tegasnya. (K4)