Berita Pemprov Banten

SERANG - DPRD Provinsi Banten mengapresiasi Gubernur dan Wakil Gubernur Banten Wahidin Halim -Andika Hazrumy. Pasalnya, Pemprov Banten mampu kembali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) tahun anggaran 2019 dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. 

Demikian terungkap dalam rapat paripurna DPRD Banten di Sekretariat DPRD Provinsi Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Rabu (24/6). 

Juru bicara Badan Anggaran DPRD Provinsi Banten Budi Prajogo mengatakan, pihaknya telah melalukan pembahasan terkait laporan hasil pemeriksaan (LHP) BPK RI atas LKPD Pemprov Banten Tahun Anggaran 2019. DPRD memberikan apresiasi kepada gubernur, wakil gubernur dan jajaran pemprov. 

"Mengapresiasi gubernur dan wakil gubenur karena kembali mendapatkan opini WTP dari BPK RI," ujarnya.

Budi yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua DPRD Banten itu menuturkan, agar predikat WTP bisa lebih baik maka pihaknya meminta kepada sekda dan jajarannya untuk menyusun rencana aksi (renaksi). Sebab, ada beberapa temuan dan cacatan yang harus segera ditindaklanjuti.

"Kepada sekda segera menyusun agenda renaksi secara khusus dengan OPD terhadap sistem pengendalian internal," katanya.

Wakil Gubernur Banten Andika Hazrumy menegaskan, pemprov berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh temuan dari BPK RI. Pihaknya akan sesegera mungkin melakukan penanganannya. "Kalau bisa selesai sebelum dari batas waktu yang ditentukan," katanya.

Lebih lanjut dipaparkan, dalam LKPD Pemprov Banten tahun anggaran 2019 terdapat tujuh jenis laporan. Diantaranya, laporan realisasi anggaran. Realisasi pendapatan daerah Rp11,2 triliun atau 95,74 persen dari target Rp11,6 triliun. Pendapatan asli daerah (PAD) Rp7,02 triliun atau 92,98 persen dari target Rp7,2 triliun. Pendapatan transfer Rp4,16 triliun atau 92,98 triliun dari target Rp4,48 ttriliun. Lain-lain pendapatan yang sah Rp13 miliar taau 104,34 persen dari target Rp12,4 miliar. 

"Realisasi belanja daerah Rp8,3 triliun atau 87,01 persen dari jumlah anggaran Rp9,5 triliun. Itu terdiri atas belanja operasi Rp6,96 triliun atay 89,90 persen dari anggaran Rp7,75 triliun. Belanja modal Rp1,37 triliun atau 76,64 persen dari anggaran Rp1,79 triliun. Belanja tak terduga Rp1,522 miliar atau 3,44 persen dari anggaran Rp44,2 miliar," paparnya.

Lalu untuk pengeluaran transfer Rp2,9 triliun atau 97,44 persen dari anggaran Rp3 triliun. Adapun penerimaan pembiayaan daerah teralisasi 100 persen dari Rp1,07 triliun. Jumlah itu keseluruhannya adalah sisa lebih penggunaan anggaran (silpa) Rp131 miliar. 

"Berdsarkan realisasi pendapatan, belanja dan transfer serta pembiayaan pada tahun anggaran 2019, maka terdapay silpa sebesar Rp957 miliar," pungkasnya. (K4)