Berita Pemprov Banten

SERANG – Pemprov Banten menargetkan sudah bisa mengambil keputusan apakah akan melanjutkan rencana pinjaman daerah ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai Rp4,1 triliun atau kebijakan lainnya pada Mei mendatang. Sebab, di bulan itu lah batas akhir pengusulan dana tersebut ke pemerintah pusat.

Seperti diketahui, Gubernur Banten Wahidin Halim telah melayangkan surat protes kepada Menkeu Sri Mulyani pada 3 Maret lalu. Ia keberatan jika pinjaman PEN dibebankan bunga seperti tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK)Nomor 179/PMK.07/2020. Padahal dalam perjanjian kerja sama telah disepakati utang tersebut tak memiliki bunga.

Adapun total usulan pinjaman Pemprov Banten ke PT SMI adalah senilai Rp4,99 triliun.  Pinjaman akan disalurkan pada dua tahun anggaran yaitu di Perubahan APBD 2020 senilai Rp856,27 miliar. Akan tetapi yang terealisasi hanya pada angka Rp851 miliar. 

Selanjutnya pada APBD Murni 2021 diusulkan Rp4,1 triliun. Rencana pinjaman di tahun ini pun telah disetujui melalui rapat paripurna DPRD Banten. Postur APBD dengan pinjaman daerah telah melalui proses evaluasi oleh Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) dan sudah mendapatkan restu.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan, kepastian untuk mengajukan pinjaman daerah atau tidak akan diputuskan dalam beberapa waktu ke depan. Sebab, jika ingin menggunakan program tersebut maka  usulannya harus sudah masuk pada Mei mendatang.

 “Paling lambat bulan Mei, proses akhir pengajuan,” ujarnya, Selasa (20/4/2021).

Mantan Kepala BPKAD Kabupaten Lebak itu menuturkan, untuk saat ini Pemprov Banten masih melakukan pembahasan terkait beberapa alternatif terkait pinjaman ke PT SMI. Ada tiga alternatif yang dipertimbangkan yaitu melanjutkan rencana pinjaman dengan risiko berbunga, mengurangi nilai pinjaman atau tidak melanjutkannya sama sekali alias batal.

“Mudah-mudahan di Minggu kedua Mei sudah kelar,” katanya.

Gubernur Banten Wahidin Halim mengatakan, untuk kepastian terkait pinjaman ke PT SMI, pihaknya masih menunggu hasil konsultasi dengan DPRD Banten. Lebih condong meminjam dengan risiko bunga 6,19 persen, meminjam untuk kebutuhan yang sangat mendesak atau tidak meminjam sama sekali.

“Makannya saya serahkan tiga alternatif itu. Saya mah kalau setuju bagus, enggak setuju enggak apa-apa. Apa kepentingan saya? Cuma satu, untuk pembangunan. Kalau uangnya enggak ada ya kita enggak bangun,” katanya.

Mantan anggota DPR RI itu mengakui, pandangan dari DPRD tak bersifat mengikat atau mutlak diikuti. Meski demikian, pertimbangan dari para wakil rakyat itu akan menjadi pertimbangan politik. Baginya yang terpenting adalah adanya masukan yang bisa menjadi bahan pertimbangan pihaknya.

“Hampir 200 daerah ngutang, semua sama, sama-sama prihatin,” tuturnya. (K4)