Peringkat Tertinggi, BPKAD Banten Raih Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik KI Banten

Peringkat Tertinggi, BPKAD Banten Raih Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik KI Banten

Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten meraih penganugerahan keterbukaan informasi badan publik tahun 2023, kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten dengan nilai tertinggi 97,28.

Demikian yang terungkap dalam acara Penganugerahan Keterbukaan Informasi Publik Komisi Informasi (KI) Provinsi Banten Tahun 2023, di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kamis (16/11/2023).

Dari 39 OPD di lingkungan Pemprov Banten yang dilakukan monitoring dan evaluasi, BPKAD Provinsi Banten menempati peringkat pertama dengan nilai 97,28.

Dari seluruh kategori Badan Publik diperoleh yang dilakukan monitoring dan evaluasi, terdapat 43 kualifikasi informasi, 11 kualifikasi menuju informatif dan 6 kualifikasi cukup informative serta 5 kualifikasi kurang informatif.

Pada kesempatan itu, Kepala BPKAD Provinsi Banten, Dr. Hj. Rina Dewiyanti, SE. M,Si bersyukur dengan raihan BPKAD pada acara penganugerahan tersebut.

“Allahamdulilah, berdasarkan hasil penganugerahan kertebukaan informasi badan publik tahun 2023, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daearah Provinsi Banten berhasil mempertahankan gelar ini menjadi lembaga publik yang paling informatif dengan nilai tertinggi,” kata Rina Dewiyanti.

Penganugerahan tersebut, kata Rina Dewiyanti, tidak bisa raih tanpa adanya kerja sama dari tim BPKAD Provinsi Banten, dan PPID pembantu di BPKAD yang senantiasa memberikan keterbukaan informasi atas apa yang BPKAD kelolakan.

“Hal ini mulai dari pengelolaan keuangan sampai dengan Barang Milik Daerah (BMD). Jadi kita memberikan hak – hak publik untuk tahu tentang keuangan dan BMD,” jelasnya.

Rina Dewiyanti menjelaskan, dengan adanya penghargaan ini untuk terus mendorong agar keterbukaan informasi untuk publik.

“Dengan adanya penghargaan ini terus mendorong kita supaya terbuka, transparan, dan memenuhi masyarakat untuk tahu apa yang kita kelola, serta kita juga berharap banyak masukan dari masyarakat sehingga kita bisa terus meningkatkan tata kelola keuangan dan aset daerah agar lebih efektif, efisien, dan lebih bermanfaat untuk masyarakat Banten,” jelasnya.

Pada kesempatan yang sama, Penjabat (Pj) Gubernur Provinsi Banten, Al Muktabar mengapresiasi atas raihan predikat oleh seluruh Pemerintah Daerah yang ada di Provinsi Banten, termasuk sebagian besar OPD di lingkungan Pemprov Banten.

Al Muktabar mengatakan bahwa publik juga perlu berbagai informasi pembangunan yang sudah dan akan dikerjakan.

Menurut Al Muktabar, apresiasi tersebut penting diberikan karena pada saat disebut Provinsi Banten informatif, itu merupakan agregat dari kinerja Bupati/Wali Kota yang mengupayakan sedapat mungkin meraih predikat informatif.

“Di jajaran Forkopimda juga kita terus melakukan koordinasi  dan bertukar informasi. Sehingga informasi tersampaikan secara utuh dan lengkap,” ungkap Al Muktabar.

Sebab itu, kata Pj Gubernur Banten, ketika Pemda dan sebagian besar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) mendapatkan predikat informatif, maka lengkaplah sudah agenda-agenda informasi publik kita. Menurutnya, publik perlu tahu berbagai informasi pembangunan yang sudah dan akan dikerjakan.

Selain itu, informasi publik juga menjadi bagian parameter variabel yang dipertimbangkan dalam rangka pengambilan keputusan atau semacam policy brief.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi Provinsi Banten, Toni Anwar Mahmud mengungkapkan, monitoring dan evaluasi dilakukannya kepada 98 badan publik yang terdiri dari empat kategori yang terdiri dari 39 OPD, 8 Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, 24 lembaga non struktural, instansi vertikal dan 27 Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

“Dari seluruh kategori badan publik itu diperoleh 43 kualifikasi informatif, 11 kualifikasi menuju informatif dan 6 kualifikasi cukup informatif serta 5 kualifikasi kurang informatif berdasarkan keputusan Komisi Informasi Provinsi Banten Nomor 008 kep/KI-Banten/VIII/2023 tentang Penetapan Hasil Monitoring dan Evaluasi Badan Publik Tahun 2023,” ungkapnya