Berita Pemprov Banten

SERANG - Pemprov Banten berencana melalukan rasionalisasi program kegiatan pasca rencana pinjamam daerah ke PT Sarana Multi Infrastruktur (SMI) senilai Rp4,1 triliun dibatalkan. Selain proyek fisik, tunjangan kinerja (tukin) ASN pun akan dikenakan kebijakam serupa demi pembiayaan belanja wajib daerah.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengatakan, dengan adanya pembatalan rencana pinjaman maka perlu adanya rasionalisasi program kegiatan. Salah satu yang akan dikenakan kebijakan itu adalah pemberian tukin bagi ASN di lingkup Pemprov Banten.

“Dalam rangka memenuhi belanja wajib salah satu yang akan dirasionalisasi adalah belanja tukin.  Rencana (pelaksanaannya) di 3 bulan terakhir (2021),” ujarnya, Minggu (27/6/2021).  

Rina menuturkan, adapun besaran pemotongan tukin belum ditentukan. Meski demikian, rasionalisasi tukin akan dilakukan hingga separuh nilai yang saat ini diterima para abdi negara tersebut.

Ia berharap, ASN dapat memaklumi karena apabila kondisi keuangan pulih, maka tukin mereka akan kembali dibayarkan secara utuh. “Rasionalisasi sekitar 25 sampai 50 persen, kecuali untuk tenaga kesehatan dan guru,” katanya.

Diketahui, pemangkasan tukin para ASN pemprov bukan kali ini saja terjadi. Tahun lalu, saat refocusing APBD tahun anggaran 2020, tukin para ASN itu juga dipangkas hingga 50 persen sejak Juli. Namun, saat perubahan APBD di tahun yang sama, tukin naik menjadi 75 persen. Selanjutnya, pada APBD murni tahun ini, para ASN sudah kembali menikmati tukin secara penuh atau 100 persen.

Lebih lanjut dipaparkan Rina, selain tukin, sejumlah program kegiatan lainnya juga akan terkena rasionalisasi. Hal itu akan dibahas dan dituangkan dalam penyusunan Perubahan APBD tahun angagarn 2021.

“Akan ditindaklanjuti dalam Perubahan APBD 2021. Ya akan kita perhitungkan ulang untuk kegiatan-kegiatan wajib akan kita prioritaskan,” ungkapnya.   Gubernur Banten Wahidin Halim (WH) menegaskan, pihaknya telah membatalkan rencana pinjaman daerah ke PT SMI. "Batal saja udah. Di sananya karena uangnya enggak ada, mau dipaksa gimana," ujarnya. 

Di sisi lain, pandemi Covid-19 yang belum juga usai maka hal itu berimbas pada minimnya pemasukan daerah. Ia menegaskan, bahwa pihaknya tidak akan menyerah dengan situasi yang ada. 

“Pemprov tetap bersama berupaya semaksimal mungkin. Saya menjadi birokrat selama 40 tahun tapi baru kali ini saya mengalami cultural shock dan masyarakat juga demikian,” tuturnya. (K4)