Berita Pemprov Banten

SERANG - Guna menyeleraskan berbagai program BPKAD dengan pemerintah pusat, provinsi, maupun daerah, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, menggelar forum perangkat daerah, Selasa (2/3/2021).

Acara forum renja tersebut menghadirkan narasumber yakni Sekretaris Daerah Almuktabar, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Banten Muhtarom, serta Kepala BPKAD Banten Rina Dewiyanti, sementara untuk peserta dan narasumber dari Kementerian Dalam Negeri, hadir secara virtual menggunakan aplikasi zoom meeting.

Dalam kesempatan tersebut, Sekda Banten Almuktabar mengatakan, BPKAD itu punya dua agenda utama, yaitu pengelolaan keuangan dan asset, oleh karena itu, pihaknya berharap BPKAD sebagai pengelolaan keuangan memiliki skema perencanaan keuangan dengan menganut azaz akuntabilitas, transparansi, efektivitas, dan efesiensi, dan tentunya di dukung dengan sistem aplikasi.

“Satu langkah kita mengoptimalkan daya dukung aplikasi itu satu keharusan, untuk menjadi prioritas bagi BPKAD dalam tata kerjanya,”katanya.

Yang kedua, lanjut Almuktabar, hal yang sama juga berlaku untuk tata kelola aset, tata kelola aset harus jadi prioritas karena aset bisa diberdayakan untuk sumber pemasukan daerah. Selain itu juga dengan tertib admistrasi atas kepemilikan aset, karena dengan neraca aset yang terdata dengan benar, adalah bagian terpenting dari agenda pembangunan di setiap daerah.

“Dua agenda itu perlu dikolaborasikan antara pemerintah pusat, provinsi dan daerah, atas dasar kolaborasi itu maka diperlukan dokumen yang diselaraskan dan di akselarasi yang di formulasikan di forum OPD,”katanya.

Sementara itu, Kepala Bappeda Muhtarom mengungkapkan, semua OPD harus melakukan forum OPD guna menyusun perencanaan untuk 2022, dan semua OPD harus menggelar forum ini, dan juga harus diikuti oleh semua pejabat, serta para stake holder terkait.

“Stake holder harus diikut sertakan, hal ini agar penyusunan perencanaan bisa lebih kuat dan bisa mengakomodir apa yang harus kita lakukan di 2022,”ujarnya.

Untuk prioritas, ungkap Muhtarom, BPKAD harus fokus pada tata kelola, seperti penertiban aset, laporan keuangan harus bagus, dan lain-lain, sementara untuk prioritas provinsi ada empat yakni, terkait tata kelola, daya saing daerah, infrastruktur, dan pertumbuhan ekonomi, dan BPKAD harus menunjang dari salah satu prioritas tersebut.

Kepala BPKAD Banten Rina Dewiyanti menuturkan, ada dua hal yang di tekankan dalam forum renja 2022 ini, pertama program pengelolaan keuangan daerah, dan program pengelolaan barang milik daerah. Atas kedua hal itu, pihaknya melakukan evaluasi perencanaan sebelumnya, hal ini dilakukan agar perencanaan kedepan lebih baik.

“Target di RPJMD di tahun terakhir yakni 2022, kita focus pada penyelesaian aset yang belum bersertifikat, tadi ada 340 bidang, memang tingkat kesulitanya lebih tinggi. Namun, kita akan focus pada pengamanan dan penertiban tetap akan kita optimalkan,”ungkapnya.

Kedua, ujar Rina, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah, pihaknya akan konsentrasi dalam pengembangan aplikasi SIPD, pelakasanaanya agar bisa sampai pada proses penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pelaporannya bisa sesuai harapan.

“Jadi fokus kita adalah bagaimana proses lebih akuntabel untuk pengelolaan keuangan daerah,”ujarnya.

Ia menambahkan, untuk pengelolaan aset ada sejumlah kendala dalam menata aset, seperti masih banyak aset yang sudah tercatat di BPKAD, namun tidak didukung dengan sumber-sumber alas haknya, dan untuk hibah belum di dukungan dengan bukti yang asli, serta ada perbedaan ukuran luasan dan penunjuk batas.

“Atas kendala-kendala itu, kita memerlukan waktu. Untuk aset situ apa lagi, karena banyak sekali yang terlibat di dalamnya seperti kabupaten/kota, kita juga harus bersentuhan dengan banyak orang dan institusi, sehingga diperlukan koordinas yang lebih clear dan valid,”tuturnya