Berita

SERANG – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten terus memperkuat pengawasan pelaksanaan Work From Home (WFH) setiap Jumat melalui koordinasi dan pemantauan secara berjenjang. Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh aparatur sipil negara (ASN) tetap disiplin, produktif, dan bertanggung jawab dalam menjalankan tugas kedinasan, Jumat (13/11/2026).

Kegiatan diawali dengan rapat koordinasi melalui Zoom Meeting yang dipandu Kepala Subbagian Umum, Pipit Silfiani, S.IP., M.Si. Rapat dipimpin Nugraha, S.E., M.Si., selaku Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi (PAk) sekaligus Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris BPKAD Provinsi Banten, mewakili Kepala BPKAD Provinsi Banten, Dr. Mahdani, S.E., S.T., M.Si., M.M.

Kegiatan tersebut diikuti para kepala bidang, Kepala UPTD, pejabat administrator, pejabat pengawas, pejabat fungsional, serta seluruh pegawai di lingkungan BPKAD Provinsi Banten. Turut hadir perwakilan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten yang mengikuti jalannya Zoom Meeting hingga selesai sebagai bagian dari pemantauan pelaksanaan WFH.

Pelaksanaan WFH mengacu pada Surat Edaran Gubernur Banten Nomor 16 Tahun 2026 tentang pola kerja fleksibel ASN, dengan pengaturan empat hari Work From Office (WFO) dan satu hari WFH setiap pekan. Dalam arahannya, Nugraha menegaskan bahwa fleksibilitas pola kerja tidak boleh mengurangi kedisiplinan, tanggung jawab, maupun capaian kinerja pegawai. Pengawasan dilakukan secara berjenjang oleh kepala bidang dan pejabat eselon IV, termasuk pemantauan kehadiran serta pelaporan aktivitas pekerjaan melalui formulir yang telah disediakan.

Memasuki pertengahan November, Nugraha mengingatkan seluruh bidang agar segera mengevaluasi pekerjaan dan mempercepat pelaksanaan program yang belum mencapai target. Terlebih, BPKAD telah memasuki periode persiapan penutupan tahun anggaran 2026 sehingga seluruh kegiatan, proses administrasi, pencairan anggaran, dan penyelesaian pertanggungjawaban harus diperhatikan secara cermat.

Dalam evaluasi pelaksanaan anggaran, pimpinan rapat menyampaikan bahwa seluruh bidang perlu meningkatkan koordinasi dan mempercepat penyelesaian kegiatan sesuai target yang telah ditetapkan. Perhatian khusus diberikan kepada bidang yang masih memiliki pekerjaan dan proses administrasi yang harus diselesaikan menjelang akhir tahun. Upaya percepatan tetap harus memperhatikan ketentuan administrasi, efektivitas penggunaan anggaran, dan prinsip akuntabilitas.

Nugraha juga mengingatkan Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi untuk melakukan pemetaan kebutuhan kas dan menyusun proyeksi kondisi Rekening Kas Umum Daerah (RKUD). Pengajuan Tambahan Uang (TU) dari masing-masing organisasi perangkat daerah (OPD) perlu dievaluasi secara cermat agar penggunaan anggaran lebih efektif, tidak terjadi penumpukan dana yang tidak segera dimanfaatkan, serta kebutuhan pembayaran Langsung (LS) dapat tetap terpenuhi. Seluruh proses pencairan dan pertanggungjawaban harus melalui verifikasi dokumen sesuai ketentuan.

Sementara itu, Kepala Bidang Perencanaan Anggaran Daerah, Ahmad Rasudin, S.IP., M.Si., menyampaikan bahwa pihaknya tengah memfokuskan pekerjaan pada penyelesaian pembahasan Rancangan APBD Tahun Anggaran 2027 bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD. Persetujuan RAPBD 2027 dijadwalkan pada 26 November 2026. Selain itu, bidangnya juga menyiapkan proses penginputan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) 2027 serta penyusunan rancangan pedoman pelaksanaan APBD 2027.

Pada kesempatan yang sama, Kepala Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, R. Fadhly Azhar, S.E., M.A.P., menyampaikan perkembangan kegiatan penatausahaan, pengamanan, pemanfaatan, dan pengelolaan BMD. Beberapa agenda yang menjadi perhatian meliputi percepatan penyelesaian sensus BMD Tahun 2026, koordinasi hibah barang milik daerah, tindak lanjut rekomendasi kementerian, serta penyelesaian administrasi dan laporan pertanggungjawaban. Pihaknya juga terus berkoordinasi untuk mengoptimalkan pelaksanaan kegiatan dan memastikan seluruh pekerjaan dapat diselesaikan sesuai target.

Kepala UPTD Pemanfaatan BMD, Rahmat Pujatmiko, S.Si., M.Si., turut melaporkan sejumlah kegiatan, antara lain tindak lanjut hasil pemeriksaan Inspektorat, pemenuhan Monitoring Center for Prevention (MCP) KPK, percepatan sertifikasi aset tanah dan ruas jalan, serta optimalisasi pemanfaatan aset daerah. UPTD juga terus melakukan koordinasi administrasi pemanfaatan BMD, termasuk penyelesaian dokumen perjanjian pinjam pakai dan pengelolaan aset yang menjadi kewenangan pemerintah provinsi.

Selain evaluasi kinerja dan anggaran, rapat juga mengingatkan seluruh ASN mengenai kewajiban pemutakhiran data Manajemen Talenta, baik bagi PNS maupun PPPK, sesuai ketentuan yang berlaku. Pemutakhiran data tersebut ditargetkan paling lambat 27 November 2026. Manajemen Talenta ASN dilaksanakan berdasarkan sistem merit dengan mempertimbangkan kualifikasi, kompetensi, potensi, kinerja, integritas, dan rekam jejak pegawai. Dasar hukum pelaksanaannya antara lain Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, PP Nomor 11 Tahun 2017 sebagaimana diubah dengan PP Nomor 17 Tahun 2020, serta ketentuan peraturan terkait Manajemen Talenta ASN.

Menanggapi seluruh laporan dan arahan tersebut, Kepala BPKAD Provinsi Banten, Dr. Mahdani, S.E., S.T., M.Si., M.M., menegaskan pentingnya menjaga kedisiplinan, meningkatkan koordinasi, serta memperkuat tanggung jawab seluruh pegawai dalam menyelesaikan pekerjaan. Ia juga mendorong setiap bidang agar melakukan evaluasi secara berkala, mengoptimalkan pelaksanaan program dan kegiatan, serta memastikan seluruh pekerjaan prioritas dapat diselesaikan tepat waktu sesuai ketentuan.

Melalui koordinasi rutin setiap Jumat, BPKAD Provinsi Banten berkomitmen memastikan penerapan pola kerja fleksibel tetap berjalan seiring dengan peningkatan kinerja organisasi. Pengawasan WFH, percepatan pelaksanaan program, penyelesaian administrasi akhir tahun, serta persiapan APBD 2027 menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola keuangan dan aset daerah yang efektif, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.