Berita

Banten – Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten menggelar apel perdana awal tahun 2026 di halaman Kantor BPKAD Provinsi Banten, Senin (5/1/2026).

Apel ini menjadi momentum konsolidasi dan penguatan komitmen seluruh pegawai dalam mengawali pelaksanaan tugas dan program kerja Tahun Anggaran 2026.

Apel diikuti oleh seluruh pegawai BPKAD Provinsi Banten yang terdiri dari pejabat struktural eselon III dan IV, pejabat fungsional, staf pelaksana PNS, serta pegawai PPPK. Bertindak sebagai pembina apel Kepala BPKAD Provinsi Banten Dr. Hj. Rina Dewiyanti, SE, M.Si., dengan pemimpin apel Kasubag Umum R. Fadhly Azhar, S.E., M.A.P. Petugas apel berasal dari Sekretariat BPKAD.

Rangkaian apel berlangsung tertib dan khidmat. MC apel dipandu oleh Ratu Siti Jumroh, S.Ud, pembacaan Pancasila oleh Fahyudin, MAP, pembacaan Undang-Undang Dasar 1945 oleh Andi Supandi, serta pembacaan Korpri oleh Tisna Sumantri, S.Sos.

Dalam amanatnya, Kepala BPKAD menyampaikan rasa syukur atas rampungnya seluruh rangkaian pengelolaan keuangan daerah Tahun Anggaran 2025, mulai dari perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, hingga pertanggungjawaban per 31 Desember 2025. Ia menegaskan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja kolektif seluruh jajaran BPKAD.

Memasuki tahun 2026, Kepala BPKAD menekankan pentingnya fokus pada tahapan pelaporan dan pertanggungjawaban keuangan daerah, khususnya penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Ia meminta seluruh bidang bekerja lebih cermat dan disiplin agar penyampaian LKPD kepada BPK dapat dilakukan tepat waktu, sesuai dengan target minggu pertama Februari 2026, serta tetap mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang telah diraih sembilan kali berturut-turut.

Pada kesempatan tersebut, Kepala BPKAD juga memberikan apresiasi atas capaian budaya kerja BPKAD Provinsi Banten yang berhasil meraih Juara 1 sebagai perangkat daerah dengan budaya kerja terbaik. Menurutnya, budaya kerja yang kuat tercermin dari profesionalisme, integritas, kedisiplinan, kepatuhan terhadap aturan, serta kemampuan menyelesaikan tugas dan pertanggungjawaban kinerja secara tepat waktu. Capaian tersebut, kata dia, harus terus dipertahankan dan ditingkatkan.

Selain itu, BPKAD Provinsi Banten juga kembali menorehkan prestasi di bidang keterbukaan informasi publik dengan meraih Juara Umum selama tiga kali berturut-turut. Prestasi tersebut menjadi bukti komitmen BPKAD dalam memenuhi hak publik atas informasi serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan dan akuntabel.

Menutup amanatnya, Kepala BPKAD mengingatkan pentingnya penguatan manajemen risiko dalam setiap program, kegiatan, dan subkegiatan, baik pada aspek penganggaran, akuntansi, maupun pengelolaan barang milik daerah. Identifikasi dan pengendalian risiko yang tepat dinilai menjadi kunci dalam menjaga kualitas LKPD serta mendukung keberlanjutan kinerja BPKAD Provinsi Banten di tahun 2026.