Berita

Serang – Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Dr. Hj. Rina Dewiyanti, SE, M.Si., memimpin rapat rekonsiliasi data penerimaan pendapatan daerah bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Provinsi Banten, bertempat di ruang rapat BPKAD. Senin (21/04/25).

Rapat ini bertujuan menyamakan data penerimaan antara BPKAD dan Bapenda guna menciptakan keselarasan dalam pencatatan keuangan daerah. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya memperkuat akuntabilitas dan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah.

Kepala BPKAD menekankan pentingnya rekonsiliasi sebagai bentuk koordinasi yang efektif untuk mendukung pelaporan keuangan pemerintah daerah yang tepat waktu dan akurat.

“Rekonsiliasi ini bukan hanya kegiatan administratif, melainkan menjadi landasan penting dalam penyusunan laporan keuangan daerah,” ujar Rina.

Plt. Kepala Bapenda Provinsi Banten, H. Deden Apriandhi H, S.STP., M.Si., juga menyampaikan bahwa peningkatan pembayaran pajak kendaraan bermotor dalam beberapa waktu terakhir dipengaruhi oleh antusiasme masyarakat terhadap program pembebasan pajak (pemutihan).

“Program pemutihan yang sedang berlangsung telah mendorong partisipasi masyarakat untuk melunasi kewajibannya. Ini tentu berdampak positif terhadap peningkatan pendapatan daerah yang harus segera direkonsiliasi dengan baik,” ujarnya.

Turut hadir dalam kegiatan ini Kepala Bidang Perbendaharaan dan Akuntansi BPKAD Provinsi Banten, Aga Nugraha, SE., yang menyampaikan bahwa pencocokan data penerimaan perlu dilakukan secara berkala agar tidak terjadi selisih atau perbedaan data antarinstansi.

Dari Bapenda Provinsi Banten, hadir pula Sekretaris Badan, Rita Prameswari, SE., M.Si.; Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pendapatan Daerah, Astri Retnadiarti, S.Sos.; serta Kepala Bidang Pengelolaan Pendapatan Daerah, Iswandi Saptaji, SP., M.Si. Ketiganya aktif dalam proses diskusi dan verifikasi data.

Rapat berlangsung interaktif, dengan masing-masing pihak mencermati data penerimaan yang telah masuk selama triwulan berjalan. Diskusi juga menyoroti potensi peningkatan koordinasi serta pengembangan sistem pelaporan elektronik yang lebih terintegrasi.

Melalui rekonsiliasi ini, sinergi antara BPKAD dan Bapenda diharapkan semakin kuat dalam menjaga keakuratan data penerimaan serta mendukung penyusunan laporan keuangan yang andal dan berlandaskan prinsip good governance.