Berdasarkan Persetujuan Pemindahtanganan / Penjualan Barang Milik Daerah Nomor : 000.2.4/Kep.275-Huk/2023 tanggal 6 November 2024 dan Surat Penetapan Jadwal Lelang Nomor : S-1623/KNL.0601/2024 tanggal 18 September 2024 Badan Pengelolaan Keuangan Dan Aset Daerah Provinsi Banten dengan perantara Kanto....
Pemerintah Provinsi (Pemprov) Banten mendapatkan Dana Insentif Daerah (DID) dari Pemerintah Pusat atas penghargaan kinerja tahun berjalan kelompok kategori kesejahteraan masyarakat sebesar Rp19,6 miliar. Hal tersebut berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 353 tahun 2024 tentang Rincian Alok....
Berdasarkan ketentuan Pasal 354 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat antara lain berup....
Ribuan generasi muda antusias ikuti kegiatan pada hari kedua Roadshow Bus Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di Lapangan Upacara Gubernur Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Jumat (6/9/2024). Para pelajar SD, SMP, SMA, mahasiswa hingga remaja ikuti penanaman antikorupsi. "Hari kedua Roadshow Bu....
Upaya pencegahan dan pendidikan sikap antikorupsi terus digiatkan Pemprov Banten melalui berbagai pendekatan, salah satunya melalui media film atau Nonton Bareng (Nobar) empat film dokumenter antikorupsi. Nobar dilaksanakan di depan Kantor DPRD Provinsi Banten, KP3B Curug, Kota Serang, Juma....
Pemerintah Provinsi Banten melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kejaksaan Tinggi Banten melalui Asisten Perdata dan Tata Usaha Neg....
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Banten dan Pit. Inspektur Daerah Provinsi Banten bersama menghadiri kegiatan Asistensi Pengukuran Kinerja Pengelolaan Barang Milik Daerah (BMD) yang diselenggarakan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia Direktorat Korsup Wilay....
Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengatakan, Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2024 disetujui DPRD Provinsi Banten. Selanjutnya, pihaknya segera disampaikan untuk di fasilitasi ke Kementerian Dalam Nege....
Pemerintah Provinsi Banten melalui Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) melakukan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan Kejaksaan Tinggi Banten melalui Asisten Perdata dan Tata Usaha Neg....
Pemerintah Provinsi Banten dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten menjalin kesepakatan bersama tentang penanganan permasalahan hukum bidang perdata dan tata usaha negara. Penandatangan dilakukan oleh Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar dan Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Banten Siswanto di A....
