Pemerintah Provinsi Banten mendapatkan insentif fiskal kinerja tahun berjalan kategori peningkatan kesejahteraan masyarakat pada Tahun Anggaran (TA) 2023 dari Pemerintah Pusat pada 3 kategori. Yakni, kategori kinerja penghapusan kemiskinan ekstrem, kategori kinerja penurunan stunting, dan kategori k....
Berdasarkan ketentuan Pasal 354 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, bahwa dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, Pemerintah Daerah mendorong partisipasi masyarakat antara lain berup....
Penjabat (Pj) Gubernur Banten Al Muktabar mengungkapkan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Banten Tahun Anggaran 2023 menitik beratkan pada pemenuhan belanja daerah yang bersifat wajib, mengikat, mendesak, dan prioritas. Bagian upaya Pemprov Banten dalam sinkronisasi de....
Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten menggelar Rapat Koordinasi Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten Triwulan I Tahun Anggaran 2023 pada Jumat (12/05/2023). Kepala BPKAD Provinsi Banten, Rina Dewiyanti menyampaikan tujuan dari r....
Pemprov Banten kembali berhasil mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Opini tersebut diberikan BPK RI terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun anggaran (TA) 2022 atau ketujuh kalinya setelah meraih opini tersebut untuk LHP TA 2016....
Rombongan dari pusat melakukan visitasi lapangan ke Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten, Kamis (6/4/2023). Mereka melakukan kunjungan setelah Kepala BPKAD Banten Rina Dewiyanti masuk dalam 16 nominator Anugerah Tinarbuka Satuan Kerja Perangkat Daerah yang digela....
Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti menjadi salah satu nominator dari 16 nominator Anugerah Tinarbuka Satuan Kerja Perangkat Daerah yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Pusat. Rina Dewiyanti merupakan nominator yang diusulkan oleh Pemerinta....
Menindaklanjuti Peraturan Menteri Keuangan No:196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pembayaran Kartu Kredit Pemerintah (KKP), Pemerintah Provinsi Banten bergerak cepat dengan dikeluarkannya Peraturan Gubernur Banten no.44 Tahun 2022 tentang tata cara penggunaan dan Pembayaran Kartu Kredit....
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BKPAD) Provinsi Banten Rina Dewiyanti mengungkapkan, TAPD Provinsi Banten melakukan penanggulangan resiko dengan cara melakukan penjadwalan ulang sejumlah program kegiatan. Langkah optimalisasi Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahu....
Pemerintah Provinsi Banten pada Tahun Anggaran 2023 mengalokasikan anggaran Rp 125 miliar untuk Bantuan Keuangan 8 Kabupaten/Kota di Provinsi Banten. Peruntukan Bantuan Keuangan berdasarkan usulan Kabupaten/Kota dan telah di verifikasi oleh Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemprov Banten da....
