Berita

Bank Banten menggelar pelatihan penggunaan aplikasi Internet Banking Business (IBB) bagi para bendahara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Banten. Kegiatan yang berlangsung di lantai tiga kantor BPKAD Provinsi Banten pada Selasa (4/2/25)

Pelatihan ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman serta keterampilan bendahara dalam mengelola transaksi keuangan daerah secara digital.

Pelatihan dibuka oleh Kepala BPKAD Provinsi Banten, Dr. Hj. Rina Dewiyanti, SE, M.Si., yang menekankan pentingnya pemanfaatan teknologi perbankan guna mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang transparan, efisien, dan akuntabel. Ia berharap pelatihan ini dapat membantu bendahara OPD dalam memahami fitur utama IBB serta mengoptimalkan penggunaannya dalam transaksi keuangan pemerintah daerah.

Bank Banten menghadirkan empat narasumber dalam pelatihan ini, yaitu Anwar Sulaiman (Kepala Bagian IT), Muhammad Nofrianto (Kepala Cabang KCK Serang), Wahyu Aji Sumarko (Kepala Bagian Digital Banking & Partnership) dan I Gusti Ayu Nyoman Rai (Kepala Divisi Dana Jasa). Mereka memberikan pemaparan mendalam mengenai fitur utama dalam aplikasi IBB, tata cara penggunaan, serta strategi pengamanan transaksi keuangan daerah

Tak hanya teori, peserta juga mendapatkan kesempatan untuk melakukan simulasi langsung, mulai dari proses login, pengecekan saldo, hingga pelaksanaan transaksi keuangan. Praktik ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman teknis sehingga bendahara OPD dapat menggunakan aplikasi dengan lebih lancar dalam tugas sehari-hari.

Para peserta terlihat antusias mengikuti pelatihan, aktif berdiskusi, serta mengajukan pertanyaan seputar kendala penggunaan aplikasi dan langkah-langkah untuk meningkatkan keamanan serta efisiensi transaksi perbankan daerah.

Melalui pelatihan ini, Bank Banten berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan mengadopsi teknologi perbankan modern yang aman dan efisien. Dengan penerapan Internet Banking Business (IBB), diharapkan transaksi keuangan pemerintah daerah dapat berjalan lebih cepat, transparan, dan akuntabel, guna mendukung tata kelola keuangan yang lebih baik